Close
 
Rabu, 17 September 2014   |   Khamis, 22 Dzulqaidah 1435 H
Pengunjung Online : 376
Hari ini : 330
Kemarin : 24.974
Minggu kemarin : 230.267
Bulan kemarin : 677.761
Anda pengunjung ke 97.127.572
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Artikel

28 agustus 2008 07:30

Warisan Budaya dan Makna Pelestariannya

Warisan Budaya dan Makna Pelestariannya

Oleh : Mahyudin Al Mudra

A. Pengantar

Memasuki milenium ketiga, Indonesia sudah selaiknya mam­pu menjawab beragam tantangan dari ombak besar bernama globalisasi, yakni tantangan untuk terus berlari kencang dari ketertinggalan di pelbagai bidang, yang senyatanya tidak dapat dielakkan lagi. Globalisasi ini mendera hampir di seluruh aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, hingga praktik politik-ketatanegaraan. Manifestasi tantangan-tantangan tersebut antara lain beru­pa munculnya gagasan tentang perdagangan bebas lin­tas negara di seluruh dunia, di mana telah melepaskan prinsip-prinsip trading kuno yang ditandai oleh munculnya korporasi-korporasi multinasional, berafiliasinya beberapa negara dalam sebuah organisasi ekonomi regional demi penguatan posisi tawar dalam percaturan ekonomi global (Uni Eropa, misal­nya), memupusnya sekat-sekat geografis-politis yang tegas (deteritorisasi) dalam praktik-praktik interaksi sosial karena kemutakhiran teknologi (lahirnya gadget canggih dan koneksi internet dengan tingkat kecepatan tinggi, sehingga memapankan industri media), homogenisasi rancangan arsitektur bercorak Barat pada kota-kota besar di seluruh dunia, hingga industri pariwisata global yang memiliki efek diffusi (persebaran) kebudayaan serta meningkatnya konsumsi pada tataran global dan lokal sebagaimana disinggung Friedman (1994) dalam bukunya Cultural Identity and Global Process.

Contoh-contoh akibat globalisasi di atas menunjukkan bah­wa, dalam realitanya, globalisasi mampu menjadi penentu arah perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia di dunia. Dalam lingkup sosio-kultural yang lebih sempit, salah satu implikasi globalisasi ialah pada munculnya pola-pola baru dari suatu kebudayaan dalam beragam bentuk dan tatanannya. Kebudayaan dengan corak baru ini kerap kita sebut sebagai kebudayaan pascaindustri, pascamodern, ataupun postmodern. Kondisi ini selaras dengan prognisis Bill Gates yang termaktub dalam majalah Time, 19 April 1999, bahwa: if the 1980s were about quality and the 1990s were about re-engineering, then the 2000s will be about velocity (dalam Simbolon, 2000). Keadaan masyarakat di milenium ketiga tersebut memiliki konsekuensi logis pada situasi yang akan menggiring kita, sebagai “warga dunia”, untuk berpikir, berkeputusan, hingga bertindak dalam ritme yang relatif cepat. Dari kenyataan itu, tidak bisa dipungkiri bahwa realita sosial semacam ini sesungguhnya lahir karena transformasi (atau revolusi?) yang signifikan pada core kebudayaan itu sendiri, yakni pola atau cara berpikir dan cara memandang dunia (Al Mudra, 2007a dan 2008a).

Dewasa ini, terutama di media massa (cetak dan elektronik), intens tersaji berita, ulasan, tulisan, perjalanan, maupun talkshow tentang situs sejarah peninggalan-peninggalan budaya bangsa ini masa lampau, seperti misalnya Candi Gumpung di Jambi, makam bersejarah Raja Ali Haji di Tanjungpinang, Benteng Marlborough di Bengkulu, Masjid Jamik Sultan Nata di Sintang, Kalimantan Barat, rumah panggung Melayu tua di Jambi, arsitek­tur Kota Bandung yang benuansa kolonial, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan liputan-liputan mengenai ragam budaya dan warisan budaya berupa upacara-upacara atau ritual-ritual adat, alat musik Sompoton, seni tari Zapin, teater Makyong, permainan tradisional Gasing, benda-benda etnik, kehidupan masyarakat tertentu yang unik, hingga puspawarna kuliner Nusan­tara yang secara sengaja diekspos untuk, salah satunya, kepentingan industri media dan atau promosi pariwisata. Gejala persebaran pelbagai informasi dengan pesat dan cepat tersebut di era postmodern ini menunjukkan bahwa media telah menyadari pentingnya untuk menguak hal-hal yang berkenaan dengan budaya, warisan budaya, maupun sejarah agar muncul di permukaan dan diketahui oleh masyarakat secara luas.

Namun demikian, derasnya arus dan kayanya ragam informasi yang diterima oleh masyarakat kita itu tampaknya be­lum mampu untuk sekaligus menciptakan kesadaran yang utuh dalam memiliki kepedulian yang tinggi terhadap peninggalan-peninggalan budaya dan sejarah Nusantara, terhadap kekayaan yang dimiliki bangsa ini. Paling tidak, dari situ muncul kehendak masyarakat untuk mengapresiasinya dengan jalan mengenal, memahami, dan mempelajarinya, sehingga dari sana diharapkan timbul kepekaan serta kepedulian untuk memeliharanya. Saya menengarai alasan mengapa tidak banyak dari kalangan masyarakat yang antusias dan peduli pada hal-hal semacam ini, ialah lantaran hal itu tidak dianggap menguntungkan (bernilai ekonomis) bagi kelangsungan hidup manusia. Anggapan ini tentu saja keliru, lantaran warisan budaya merupakan satu aset besar yang dimiliki bangsa ini dengan pelbagai potensinya yang sebagian besar masih belum terkuak. Hanya saja, tergantung pada bagaimana kita menempatkannya dalam kerangka berpikir tertentu (positif), sehingga warisan budaya tersebut dapat dikemas sedemikian rupa demi mendatangkan keuntungan—jika itu yang dicari, atau mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat pemiliknya.

Dalam konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia, implikasi lain dari lahirnya bentuk-bentuk baru dari peradaban dan kebudayaan postmodern di atas ialah mulai ditinggalkannya produk-produk kebudayaan lokal (seni, bahasa, pola-pola perilaku, maupun benda budaya lainnya) oleh masyarakatnya. Produk-produk budaya lokal mulai ditinggalkan lantaran dianggap ketinggalan zaman, tidak up to date, kuno, dan semacamnya. Oleh karenanya, generasi terkini dengan basis kulturalnya masing-masing kemudian, meski tidak semua, akhirnya lebih memilih untuk mengadopsi budaya baru atau budaya kekinian (hybrid culture) yang telah berasimilasi dengan budaya Barat. Persoalannya bukan terletak pada boleh tidaknya diterima dan dipraktikkannya budaya hybrid tersebut, melainkan terletak pada sikap penafian budaya lama (peninggalan nenek-moyang) oleh generasi masa kini. Ketika warisan budaya tiada lagi diindahkan, maka yang akan terjadi ialah sebuah krisis identitas (jatidiri).

Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita berupaya menjaga, merawat, mengemas, dan mempublikasikan kekayaan warisan budaya kita kepada dunia untuk mengukuhkan identitas kita sebagai bangsa yang bermar­tabat. Sebab, hanya dengan memahami dan menjaga kekayaan warisan budaya dan sejarah, bangsa ini akan dihargai dan dipandang secara terhormat oleh bangsa lain. Benefit lain yang bisa dipetik ialah bahwa bangsa ini juga dapat berangsur melepaskan diri dari hegemoni budaya asing (Al Mudra, 2007b). Penting untuk digarisbawahi di sini, masyarakat yang dinamis tidak selalu menolak pengaruh budaya luar. Produk budaya asing yang mendorong kepada perbaikan hidup dan kemajuan, tidak perlu serta-merta ditolak. Hal ini berpegang pada prinsip “al muhafadhatu ‘ala al qadimi as sholih wal akhdzu bi al jadidi al ashlah”, yang maknanya adalah menjaga warisan (budaya) lama yang baik, dan mengadopsi sesuatu (budaya) yang baru yang lebih baik (Ibid, 2007b).

Sebelum melangkah pada bahasan tentang potensi-potensi apa saja yang terkandung dalam warisan budaya dan bagaimana kiranya perlakuan yang pantas terhadapnya, tentu dibutuhkan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan “budaya” dan “warisan budaya”.


B. Budaya dan Warisan Budaya

“Hanya manusia yang memiliki kebudayaan,” begitu kira-kira teori Erns Cassirer, seorang ahli lingustik asal Swiss, dalam bukunya An Essay on Man (1945 via Ahimsa-Putra, 2002; 2004; 2005). Disebutkan olehnya bahwa kebudayaan atau budaya merupakan ciri penting (khas) dari manusia, yang membedakan manusia dengan binatang. Mengapa hanya manusia yang memiliki kebudayaan, sedangkan binatang atau makhluk lainnya tidak? Pendapat ini berangkat dari pemahaman bahwa manusia merupakan animal symbolicum atau binatang yang mengkreasi simbol. Sebab itu, hanya manusia yang dapat melakukan simboli­sasi terhadap sesuatu. Manusia merupakan makhluk yang mampu menggunakan, mengembangkan, dan menciptakan lambang-lambang atau simbol-simbol untuk berkomunikasi dengan sesa­manya (Ahimsa-Putra, 2004: 29). Sementara itu, apa yang dimaksud dengan simbol? Definisi konsep simbol atau lambang ialah segala sesuatu yang dimaknai di mana makna dari suatu simbol itu mengacu pada sesuatu (konsep) yang lain. Wujud lambang-lambang ini bisa berupa teks (tulisan), suara, bunyi, gerak, gambar, dan lain sebagainya (Ibid).

Oleh karena hanya manusia yang dapat melakukan pe­maknaan terhadap sesuatu dan sesuatu yang dimaknai ini meru­pakan sebuah lambang hasil kreasi manusia sendiri, dan proses simbolisasi ini melahirkan kebudayaan, maka kebudayaan dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai: seperangkat atau kese­luruhan simbol yang digunakan atau dimiliki manusia dalam hidupnya untuk bisa melakukan reproduksi dan menghadapi lingkungannya, yang diperoleh lewat proses belajar dalam kehi­dupannya sebagai anggota suatu masyarakat atau komunitas (Ibid). Di sini perlu dicatat bahwa setiap manusia beserta komu­nitasnya memiliki perangkat simbol (baca: kebuda­yaan) dan pro­ses simbolisasinya (proses berkembangnya kebuda­yaan) masing-masing, sehingga pemaknaan atau penafsiran yang lahir juga beragam (lihat juga Geertz, 1973: 89). Hal inilah yang kemudian melahirkan diversitas budaya dalam kehidupan manusia.

Lebih lanjut, perlu diketahui bahwa terdapat tiga wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat. Pertama adalah gagas­an, ide, atau sistem nilai. Karena gagasan ini beroperasi pada tataran kognitif, maka agak sulit mengidentifikasinya. Selain itu, dapat diketahui simbol-simbol lain yang wujudnya lebih konkret dari wujud pertama untuk dapat menjadi pembeda atau berlaku sebagai cultural traits antara kebudayaan yang satu dengan lainnya. Wujud konkret dari simbol-simbol tersebut ialah perilaku, kebiasaan, habitus (sebagaimana sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu, menyebutnya), atau yang kita kenal dengan istilah adat-istiadat sebagai wujud kedua dari kebudayaan. Selain adat-istiadat, elemen lainnya ialah budaya material. Budaya material (material culture) atau artefak atau benda-benda hasil produksi suatu kebudayaan merupakan hal-hal dalam kebudayaan yang paling konkret (empirik). Jika disepakati bahwa pengertian kebudayaan adalah perangkat simbol-simbol dalam tiga wujudnya tersebut yang digunakan manusia untuk menjalani kehidupannya, maka dalam tulisan ini konteks warisan budaya kiranya tidak akan jauh berbeda dari pemahaman tentang budaya di atas.

Akrab di telinga kita kata cultural heritage, heritage, atau warisan budaya. Kata-kata ini muncul secara intens di tengah-tengah keseharian kita, melalui perbincangan informal maupun melalui media massa. Kendati atensi kita banyak tercurah pada hal ini, tidak banyak dari kita yang paham betul tentang makna di balik itu, atau paling tidak mengetahui batasan pengertiannya. Berikut uraian mengenai warisan budaya yang dimaksud.

Cultural heritage atau heritage dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan sebagai warisan budaya, peninggalan budaya, atau tinggalan budaya (Ahimsa-Putra, 2004: 23—27). Apabila berangkat dari pemahaman tentang budaya di atas, maka warisan atau tinggalan budaya (apapun bentuknya) juga bagian dari kebudayaan karena ia merupakan perangkat-perangkat simbol/lambang kolektif milik generasi sebelumnya. Di sini, tinggalan budaya dapat didefinisikan sebagai perangkat-perangkat simbol kolektif yang diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya dari kolektivitas pemiliki simbol tersebut (Ibid, hlm. 35). Lantas seperti apa wujud atau manifestasi dari warisan budaya itu?

Ada empat bentuk yang dapat diidentifikasi dan dikategorikan sebagai peninggalan budaya. Pertama, benda-benda fisik atau material culture. Wujud pertama ini mencakup seluruh benda-benda hasil kreasi manusia, mulai dari benda-benda dengan ukuran yang relatif kecil hingga benda-benda yang sangat besar (dari emblem kerajaan Sultan Nata Sintang, kain songket, keris, sampai Candi Borobudur, misalnya). Kemudian, wujud kedua ialah pola-pola perilaku yang merupakan representasi dari adat-istiadat sebuah kebudayaan tertentu. Bentuk kedua ini meliputi hal-hal keseharian, seperti pola makan, pola kerja, pola belajar, pola berdoa, hingga pola-pola yang bersangkutan dengan aktivitas sebuah komunitas, seperti pola upacara adat ataupun ritual Ngaben di masyarakat Bali.

Di dalam pola-pola keseharian itu, terkandung nilai-nilai atau tata-aturan dari adat istiadat yang berlaku. Tata-aturan yang berlaku tersebut merupakan ejawantah dari pandangan hidup atau sistem nilai dalam masyarakat tertentu, di mana pandangan hidup ini merupakan wujud ketiga dari kebudayaan. Wujud ketiga ini bersifat lebih abstrak dibanding kedua wujud sebelumnya. Sistem nilai atau pandangan hidup ini bisa berupa falsafah hidup atau kearifan lokal dari suatu masyarakat dalam memandang atau memaknai lingkungan sekitarnya. Hal ini tiada lain adalah representasi dari pola pikir atau pengetahuan atau logika masyarakat pengampu kebudayaan tertentu.

Selain itu, dalam konteks tinggalan budaya di sini, terdapat satu lagi bentuk peninggalan yang merupakan wujud keempat, yakni lingkungan. Barangkali, muncul pertanyaan dalam benak kita mengapa lingkungan dapat dikategorikan sebagai warisan budaya? Lantas, lingkungan seperti apa yang termasuk peninggalan budaya? Sebelum masuk pada pemaparan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada baiknya bila mengetahui terlebih dahulu pengertian lingkungan di dalam tulisan ini.

Ahimsa-Putra (2004: 38) menjelaskan bahwa lingkung­an atau environment secara garis besar dapat dibedakan berdasarkan (1) sifat atau keadaannya dan (2) asal-usulnya. Lingkungan atas dasar kategori sifat ini masih dapat dipilah lagi menjadi:

  1. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik berupa benda-benda yang ada di sekitar kita, makhluk hidup, dan segala unsur-unsur alam;
  2. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi perilaku-perilaku manusia atau pelbagai aktivitas sosial yang berupa interaksi antarindividu serta berbagai aktivitas individu; dan
  3. Lingkungan budaya. Lingkungan ini mencakup pandangan-pandangan, pengetahuan, norma-norma serta aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. 

Sedangkan, lingkungan yang dilihat dari asal-usulnya berupa: (1) lingkungan alami (natural environment), di mana lingkungan jenis ini memiliki pengertian keseluruhan unsur di luar diri manusia yang bukan ciptaan manusia, dan (2) lingkungan buatan (built environment) yakni lingkungan yang merupakan hasil kreasi manusia.

Kembali ke pertanyaan di atas, tentu ada alasan yang mendasari, sehingga lingkungan dapat dimasukkan ke dalam kategori warisan budaya, padahal bila melihat salah satu jenis lingkungan, terdapat lingkungan yang bukan merupakan kreasi manusia di mana hal ini kontradiktif dengan pemahaman mengenai budaya dan warisan buda­ya yang telah dijelaskan di atas. Di sini, kita akan segera mengetahui alasannya.

Lingkungan dapat menjadi bagian dari tinggalan budaya oleh karena lingkungan memainkan peran sebagai bagian yang tak terpisahkan bagi terciptanya kebudayaan itu sendiri. Sebagai ilustrasi, dapat dibandingkan masyarakat pesisir atau nelayan di sepanjang Pantai Utara Jawa di Cirebon, masyarakat nelayan di Kepulauan Karimunjawa, atau masyarakat Suku Laut di Thailand Selatan dengan masyarakat agraris, seperti masyarakat petani salak di Yogya­karta atau masyarakat petani kopi di kawasan pegunungan Minahasa. Letak perbedaan pertama yang tampak dengan jelas ialah kawasan atau lingkungan di mana mereka menjalani siklus kehidupannya (lahir, bekerja, berinteraksi, kawin, dan sebagainya), yakni pegunungan atau dataran tinggi dan pesisir atau pantai. Perbedaan kedua ialah pola pikir masyarakatnya atau cara pandang mereka terha­dap hidupnya. Pola pikir masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan sudah tentu berlainan. Perbedaan ini terletak pada tataran perangkat pengetahuan (sistem simbol) masyarakat yang pada gilirannya mempengaruhi cara mereka memaknai persoalan-persoalan atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungannya, dengan hidupnya. Inilah yang dinamakan kearifan lokal, sebuah pengetahuan yang khas pada masyarakat tertentu, yang muncul lewat penghayatan manusia atas lingkungannya. Penghayatan terhadap lingkungan inilah yang kemudian menghasilkan kearifan lokal atau kebudayaan yang khas pula, yakni sistem nilai, adat-istiadat, dan artefak-artefak budaya (periksa Ahimsa-Putra, 2008: 11—12).

Dengan demikian, lingkungan —sebagai salah satu entitas penting dalam pembentukan sebuah kebudayaan— dapat dikategorikan sebagai warisan atau tinggalan budaya, sehingga ia harus dilindungi dan dilestarikan.


C. Warisan Budaya Sebagai Modal Kultural Dan Modal Kapital

Berangkat dari pemaparan tentang budaya dan warisan budaya di atas, kita sebagai generasi pewaris sebuah kebudayaan —muda maupun tua yang hidup di masa kini—, sudah semestinya menyadari untuk tidak lagi memaknai warisan itu dalam kerangka berpikir “kuno” (tradisional). Cara berpikir “tradisional” terhadap segenap warisan budaya ini masih terekspresi secara luas dalam masyarakat. Para pendahulu kita dan juga sebagian besar masyarakat di masa sekarang masih menganggap bahwa karya-karya agung kebudayaannya sebagai sesuatu yang sakral. Oleh karena itu, warisan tersebut menjadi pusaka yang tak terjamah. Contohnya, sebuah keris dianggap keramat, wingit, dan seterusnya, sehingga lahirlah perla­kukan-perlakuan fethisisme (pemujaan) terhadapnya. Dengan demikian, maka yang terjadi adalah kultus yang berlebihan terhadap benda-benda, karya seni, atau hal lain di mana nilai-nilai dari benda/warisan tersebut diupa­yakan tidak berubah. Karenanya, kemudian tidak bisa dilakukan upaya-upaya pengubahsuaian (modifikasi) ke dalam bentuk-bentuk yang relatif baru atau kekinian, agar peninggalan budaya tadi menjadi bermanfaat dan relevan dengan kondisi masyarakat masa kini, baik demi kepentingan ilmu pengetahuan maupun turisme.

Menilik kembali catatan sejarah, dalam konteks ma­sya­­rakat Barat, tradisi dalam memburu, mengoleksi dan mera­wat, mempelajari, melabeli dan mengklasifikasi, serta mengekshi­bisikannya dalam sebuah ruang khusus—mu­seum maupun art gallery, telah berlangsung sejak abad ke-16. Ketika itu, bermunculan institusi-institusi riset di kerajaan-kerajaan di Eropa. Institusi-institusi ini dinamai cabinets of curiousities, gabinetto, wunderkammer, mau­pun kunstkammer yang secara intens dan serius menekuni objek-objek (ragam budaya bendawi, flora, dan fauna) hasil perburuan dalam ekspedisi mereka ke segala penjuru dunia. Pada masa itu, aktivitas semacam ini hanya berlaku bagi kalangan elite kerajaan atau istana dan gereja saja, sementara masyarakat tidak diperkenankan untuk menyaksikan, apalagi mempelajarinya (Bennet, 1995: 89).

Dalam perkembangan selanjutnya, sekitar akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, atau seiring dengan trend kolonialisme, tradisi tersebut tidak lagi dikuasai oleh kalangan gereja dan istana saja, melainkan mulai bermunculan lembaga-lembaga swasta yang membiayai seseorang (biasanya ilmuan) untuk berburu di daerah kolonial. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara Eropa yang memiliki daerah jajahan, seperti Rusia, Jerman, Austria, Italia, Prancis, Belanda, serta Inggris. Sebut saja Alexander von Humboldt (1769—1859), Carolus Linnaeus (1707—1778), Alfred Wallace, Siebold, Blomhoff (1826), Fisscher (1831), Marcell Mauss, Sir Thomas Stanford Raffles (awal abad ke-18), dan lain sebagainya. Mereka ini di samping berlaku sebagai jawatan kolonial, juga menjalankan peran sebagai kolektor dan perekam semua hal yang mereka temukan di wilayah kolonial negaranya (Marsanto, 2008: 10—12; 32—36).

Aktivitas dan hasil temuan-temuan mereka ini kemudian dibawa ke negara asalnya. Mereka lalu merawat, meneliti, dan menggelar pameran, bahkan secara besar-besaran (Al Mudra, 2008b: 5—6; Gauda, 2007: 345). Hal ini pada kenyataannya tidak hanya berimplikasi pada berkembangnya ilmu pengetahuan secara pesat (lihat Bennet, 1995; Lidchi,1997: 160-161; Vos, 2001), melainkan juga berpengaruh pada industri pariwisata awal (Al Mudra, 2008b). Perkembangan yang pesat pada ranah ilmu pengetahuan dan industri wisata inilah yang mampu mendatangkan devisa cukup besar bagi negara-negara di Eropa. Devisa ini didapat dari perdagangan lintas negara, biro wisata, transportasi, dan tentu saja pendidikan. Selain itu, segala objek temuan dari orang-orang yang bertugas di wilayah jajahan tentu saja memberikan sebuah prestis tersendiri antarnegara kolonial di Eropa ketika itu. Melalui hal ini juga, imej sebagai negara yang “sukses” menyelenggarakan kolonialisme tercipta (Al Mudra, 2008b).

Sementara itu, bangsa kita belum genap satu abad dalam mengenal tradisi memperlakukan dan mengemas warisan budaya sebagaimana yang dilakukan masyarakat Barat, terutama pada benda-benda tinggalan budaya, yang mendatangkan kemajuan ekonomi dan ilmu pengetahuan. Tradisi ini mulai dikenal di Nusantara (utamanya di Jawa) sejak awal abad ke-20. Kala itu, akibat dari kolonialisasi, bangsa ini semakin akrab dengan hal-hal yang “rasional” karena pendidikan ala Barat mulai ditularkan dan ditanam­kan, bahkan beberapa elite negeri ini belajar hingga ke Belanda. Begitu juga dengan kemunculan lembaga-lemba­ga penelitian dan kebudayaan yang digagas oleh para ekspatriat bersama beberapa elite pribumi. Di Jawa kita kenal Java Instituut di Solo atau Bataviaasche Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen di Batavia (nama Jakarta ketika itu). Selain itu, di Aceh, otoritas militer Belanda mendirikan Museum Rumah Aceh pada tahun 1915, museum Rumah Adat Baanjuang dibangun di Bukittinggi pada tahun 1933, dan Museum Simalungun didirikan di Sumatra Utara atas prakarsa Raja Simalungun pada tahun 1938. Seiring dengan kemunculan institusi-institusi tersebut, dikenallah sebuah cara pandang baru yang lebih “modern” (Marsanto, 2008). Namun, pecahnya perang Eropa dan perang Pasifik di tahun 1943 membuat pelbagai aktivitas kolonial di Nusantara mandek, sehingga institusi-institusi tersebut tidak dapat bertahan lebih lama lagi. 

Melalui ilustrasi historis sepintas di atas, kita dapat belajar dari pengalaman bahwa warisan budaya dengan berbagai bentuknya mengandung segenap potensi yang ada kalanya, bahkan sering, tidak kita sadari. Ada dua potensi tersembunyi di dalam sebuah warisan budaya. Pertama, warisan budaya sebagai modal sosial dan kultural. Kedua, warisan budaya sebagai modal kapital (ekonomi). Berangkat dari kedua proposisi tersebut, tulisan ini ingin melihat bagaimana warisan budaya dapat menjadi  “pusaka” bagi masyarakat yang memilikinya melalui pelestarian budaya di era globalisasi.

Pelesarian budaya secara umum dapat didefinisikan sega­la perilaku atau tindakan (upaya) yang bertujuan untuk mempertahankan keadaan dan keberadaan suatu peninggalan generasi masa lampau melalui proses inventa­risasi, dokumentasi, dan revitalisasi. Hal ini bermanfaat (1) untuk mengetahui, mema­hami, dan menghargai prestasi-prestasi atau pencapaian-pencapaian nenek-moyang; (2) sebagai sumber inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik tanpa mengulangi kesalahan masa lalu; dan (3) merupakan deposit yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tulisan ini berupaya untuk lebih fokus dan membagi menjadi dua hal urgen berkenaan dengan manfaat yang dapat dipetik ketika melestarikan warisan budaya, yakni tinggalan budaya sebagai modal sosial-kultural dan modal kapital.

Sebagai modal sosial-kultural, upaya pelestarian terha­dap peninggalan budaya dapat dimaknai sebagai lahan untuk mem­perkuat jatidiri. Warisan budaya tidak hanya bersifat tangible (segala tinggalan budaya yang empirik), namun juga yang sifatnya intangible (tak benda). Asumsi yang berkembang saat ini bahwa hanya warisan budaya berujud kebendaan saja yang dapat menjadi pembeda sebuah kebudayaan, adalah kurang pas. Hal ini berangkat dari fakta sosial bahwa beragamnya kearifan-kearifan lokal tidak hanya berfungsi menjadi payung peneguh identitas (pemberi jati diri) atau memori kolektif suatu bangsa, melainkan juga menjadi media untuk melestarikan lingkungan di mana budaya itu tumbuh dan berkembang. Dalam kearifan lokal itu terkandung berbagai nilai-nilai etis-filosofis (kosmologi) maupun estetis sebuah kebudayaan. Dari sini, muncullah pelbagai bentuk ekspresi kebudayaan dalam tataran yang lebih konkret, lebih tangible, seperti seni bina Melayu, seni ukir kayu masyarakat Dayak, seni ragam hias batik dan ikat pada kain tenun, dan lain sebagainya (Pambudi, 2000). Warisan budaya dapat berfungsi sebagai identitas dari sebuah masyarakat karena menjadikannya berbeda dengan masyarakat lainnya. Tentu saja hal ini dilingkupi oleh ketiga aspek dalam kebudayaan, yakni pandangan hidup, perilaku, dan artefak. Dengan menguatnya identitas kelokalan kita, maka warisan budaya kemudian dapat berdialektika dengan identitas kosmopolit yang sifatnya lebih universal di era globalisasi ini. Melalui ini pula, maka kita akan mempunyai fondasi yang kokoh atau posisi tawar untuk bersaing dengan identitas dan ragam kebudayaan yang ditawarkan oleh globalisasi (Al Mudra, 2008c).

Sebagai modal kapital, harus disadari bahwa ternyata tidak cukup jika semangat atau motivasi melestarikan tinggalan buda­ya hanya ditujukan untuk ajang kebanggaan, memperkokoh identitas kultural, veneration of the past (pemujaan terhadap masa lampau), dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Tidak dapat dipungkiri pula bahwa saat ini kita berdiri di era kapitalisme glo­bal, sehingga bagi siapapun yang lemah dalam hal ide-ide pengembangan ekonomi maka ia akan kalah atau tidak survive, tidak terkecuali dengan masyarakat yang melestarikan warisan budaya. Sejarah telah membuktikan, sebagaimana telah diilustrasikan sedikit di atas, bahwa hanya dengan penge­lolaan dalam bingkai yang barulah warisan budaya akan bertahan lebih lama, meski tidak kekal.

Oleh karenanya, tantangan yang dihadapi saat ini ialah bagaimana mengemas tinggalan-tinggalan budaya menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau berlaku sebagai modal kapital. Diperlukan landasan berpikir yang cerdas dan tentu saja kreatif untuk menciptakan peluang-peluang ekonomis yang pada gilirannya dapat mendatangkan kemaslahatan (benefit) bagi masyarakat itu sendiri.

Kirshenblatt-Gimblett (1995: 369) memiliki lima alasan untuk menjawab mengapa tinggalan budaya atau heritage pantas dilestarikan dan bernilai jual. Alasan-alasannya ialah (1) heritage is a mode of cultural production in the present that has recourse to the past; (2) heritage is a “value added” industry; (3) heritage produces the local for export; (4) a hallmark of heritage is the problematic relationship of its objects to its instruments; dan (5) a key to heritage is its virtuality, whether in the presence or the absence of actualities.

Kendati demikian, yang akan ditekankan dalam tulisan ini ialah alasan yang kedua, yakni heritage is a “value added” industry. Sebuah warisan budaya dengan muatan-muatan nilai budayanya bisa dikemas dengan bentuk-bentuk yang lebih bersifat ekonomis dan marketable. Hal ini secara otomatis akan menggiring warisan budaya pada sebuah pers­pektif komodifikasi warisan budaya. Kirshenblatt-Gim­blett mem­be­rikan argumennya mengapa kemudian heritage dapat berla­ku sebagai sebuah komoditas. Karena, suatu peninggalan budaya secara implisit mengandung tiga nilai pokok, yakni (1) the value of the past; (2) the value of exhibition; dan (3) the value of difference. Oleh karena ketiga hal ini, maka warisan budaya bernilai jual alias bernilai ekonomis, terutama bila kita mengaitkannya dengan industri pariwisata global.

Lebih lanjut, jika telah diketahui potensi-potensi yang terkandung dalam warisan budaya tersebut, apakah kemudian kekayaan kita yang bernama tinggalan budaya ini akan terjual dengan sendirinya? Jawabannya adalah tidak. Setelah itu masih diperlukan langkah-langkah konkret untuk menjadikan segenap warisan budaya tersebut diakui dan dapat dipasarkan. Oleh sebab itu, di sinilah letak vital bagi kemunculan industri baru bernama industri kreatif—yang sering juga disebut sebagai ekonomi kreatif (Kompas, Sabtu, 7/07/2008; Paeni, 2008).

Ekonomi kreatif ini dimengerti sebagai kemampuan meng­eksplorasi, mengolah, mengkreasi, mengemas, dan mentrans­formasikan produk-produk warisan budaya secara profesional dan modern tanpa harus merusak “keaslian” budaya itu sendiri. Tanpa kemampuan ini, “tambang baru” berupa industri berbasis warisan budaya ini tidak akan berjalan. Dengan ekonomi kreatif ini, kehidupan bangsa yang telah memasuki era globalisasi—di mana ketergantungan manusia terhadap teknologi informasi dan komunikasi sangat tinggi, budaya akan menjadi basis sekaligus tulang punggung baru bagi perekonomian masyarakat. Dengan demikian, akan tercapai keseimbangan pada tingkat kemaslahatan (kesejahteraan) masyarakat dan juga terjaganya/lestarinya deposit yang terkandung dalam warisan budaya Nusantara yang tak akan pernah habis untuk digali.


D. Penutup

Serangkaian uraian di atas setidaknya mampu memberikan pemahaman awal pada kita tentang pentingnya upaya-upaya pelestarian tinggalan budaya di tengah derasnya arus globalisasi. Penggalian, pendokumentasian dan perawatan, pelestarian, hingga pada akhirnya penyajian —kalau tidak ingin disebut “penjualan”— kepada dunia merupakan langkah yang harus ditempuh demi lestarinya budaya yang kita miliki.

Tradisi atau gagasan pelestarian dan komodifikasi produk-produk budaya yang muncul dari Barat tampaknya layak untuk ditiru. Sebagai bangsa Timur, kita barangkali bersikap skeptis terhadap tradisi ini. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua yang datang dari Barat itu buruk dan patut dihindari, bila kenyataannya justru mampu mendatangkan keuntungan bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan bagi kita.

Terlepas dari perdebatan tentang baik tidaknya komo­difikasi atau “kapitalisasi” warisan budaya, ekonomi kreatif dengan berbagai strateginya diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Lebih jauh, selain peluang pada aspek ekonomi, penguatan identitas nasional dengan keberagaman budayanya juga semakin kokoh dan mantap karena tindakan-tindakan pelestarian warisan budaya. Dengan demikian, tinggalan budaya sudah selayaknya memberikan keuntungan secara budaya (spiritual) dan sekaligus memberikan keuntungan secara ekonomi.

_______________________

Mahyudin Al Mudra, adalah Pemangku Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPBM) dan Pimpinan Umum MelayuOnline.Com, RajaAliHaji.Com, dan WisataMelayu.Com.

Tulisan ini telah disampaikan pada Seminar Budaya dan Busana Melayu Kalimantan Barat, di Sanggau Kalimantan Barat, 22 Juli 2008.


Daftar Pustaka

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2002. Tanda, Simbol, Budaya, dan Ilmu Budaya. Makalah dalam “Ceramah Kebuda­yaan”, Fakultas Ilmu Budaya, UGM, Yogyakarta, 13 Juni.

______________. 2004. Warisan Budaya. Dalam “Jejak Masa Lalu: Sejuta Warisan Budaya”, Arwan Tuti Artha. Yogyakarta: Kunci Ilmu.

______________. 2005. Paradigma, Teori, dan Metode. Makalah dalam “Workshop Penelitian Kualitatif”, dise­lenggarakan oleh Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Mulawarman, Samarinda 14—17 September.

______________. 2008. Ilmuan Budaya dan Revitalisasi Kearifan Lokal: Tantangan Teoretis dan Metodologis. Naskah pidato dalam Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Al Mudra, Mahyudin. 2007a. MelayuOnline.com Sebagai Sara­na Merekonstruksi Peradaban Melayu di era Gelom­bang Ketiga. http://melayuonline.com/article/

______________. 2007b. Peran MelayuOnline.com dalam Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat Melayu. http://melayuonline.com/article/

______________. 2008a. Redefinisi Melayu: Upaya Menjembatani Perbedaan Kemelayuan Dua Bangsa Serumpun. Makalah seminar internasional “Indonesia-Malaysia Update 2008”, 27 Mei 2008, di Universitas Gadjah Mada.

______________. 2008b. Mooi Indie: Konstruksi Pencitraan Pariwisata Hindia-Belanda. www.wisatamelayu.com

______________. 2008c. Meretas Identitas Melayu Baru. Kolom “Ide”, Koran Tempo, Minggu, 3 Agustus 2008.

Bennet, Tony.  1995. The Birth of The Museum: History, Theory, and Politics. London: Routledge.

Friedman, Jonathan. 1994. Cultural Identity and Global Process. London: Sage Publications.

Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Book.

Gouda, Frances. 2007. Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900—1942 (Terj.). Jakarta: Serambi.

Lidchi, Henrietta. 1997. The Poetics and The Politics of Exhi­biting Other Cultures. Dalam “Representation: Cultural Representation and Signifying Practices”, Stuart Hall (ed.). London: Sage Publications.

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 1994. Theorizing Heritage. Jurnal Ethnomusicology, Vol. 39, No. 3, Hal. 367—380.

Marsanto, Khidir. 2008. Gedung-gedung Berceritera: Seja­rah, Klasifikasi, dan Politik Representasi Enam Museum di Yogya­karta. Naskah Skripsi, Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

Paeni, Muchlis. 2008. Ekonomi Kreatif dan Pelestarisan Budaya. Makalah dalam Workshop Perlindungan Warisan Budaya Antarbangsa antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura 2008, di Solo.

Pambudi, Ninuk Mardiana. 2000. Menggali dari Masa Lalu untuk Masa Depan. Dalam “1000 Tahun Nusantara”, hal. 244—249. JB Kristanto (ed.). Jakarta: Penerbit Kompas.

Simbolon, Parakitri T. 2000. Indonesia Memasuki Milenium Ketiga. Dalam “1000 Tahun Nusantara”, hal. 2—16. JB Kristanto (ed.). Jakarta: Penerbit Kompas.

Vos, Ken. 2001. The Compotition of the Siebold Collection in the National Museum of Ethnology in Leiden. Dalam “Japanese Civilization in the Modern World: Collection and Representation.” Tadao Umesao et. al. (ed.), Senri Ethnological Studies, No. 54. Osaka: National Museum fo Ethnology. 

Surat Kabar

Kompas, Sabtu, 7 Juni 2008. Industri Kreatif: Deposit Tambang Baru itu Bernama Warisan Budaya. 


Dibaca : 11.465 kali.

Tuliskan komentar Anda !