Minggu, 21 September 2014   |   Isnain, 26 Dzulqaidah 1435 H
Pengunjung Online : 724
Hari ini : 2.288
Kemarin : 16.234
Minggu kemarin : 230.267
Bulan kemarin : 677.761
Anda pengunjung ke 97.140.739
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
IMAGE GALLERY
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Sejarah Melayu

Kerajaan Brunei


1. Sejarah

Kerajaan Brunei merupakan salah satu kerajaan tertua di antara kerajaan-kerajaan lain di tanah Melayu. Keberadaan Kerajaan Brunei diperoleh berdasarkan catatan Cina, Arab, dan tradisi lisan. Dalam catatan sejarah Cina, Brunei pada jaman dahulu dikenal dengan nama Po-li, Po-lo, Poni atau Puni dan Bunlai.

Dalam catatan Arab, Brunei disebut dengan Zabaj atau Randj. Sedangkan pada catatan tradisi lisan Syair Awang Semaun (SAS), kata Brunei berasal dari perkataan baru nah yang bermakna ”tempat yang sangat baik”. Sumber-sumber dari berbagai bangsa yang meriwayatkan Brunei amat beragam. Tak hanya soal nama, melainkan juga dalam hal ejaan seperti “Buruneng” dalam Nagarakretagama, “Bornei, “Borneu”, “Burney”, “Borneo”, “Bruneo”, dan “Burne”, dalam European Sources for the History of the Sultanate of Brunei in Sixteenth Century, serta “Bornui” menurut Sidi Ali bin Husin, dan “Burni” dalam The Philipine Island (Al-Sufri, 2001).

Kerajaan Brunei dapat disebut sebagai kerajaan Melayu yang paling lama bertahan. Dengan eksistensinya yang cukup lama, maka perunutan sejarahnya juga memerlukan sistematika penulisan yang komprehensif, mencakup fase-fase penting kepemimpinan. Dalam hal ini, sejarah Kerajaan Brunei dapat ditelusuri melalui dua fase, yaitu fase pra-Islam pada masa Kerajaan Brunei Tua, dan fase Islam pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Shah dengan nama Kerajaan Brunei.

a. Masa Kerajaan Brunei Tua atau Kerajaan Brunei Pra-Islam

Data tentang sejarah Kerajaan Brunei pra-Islam tidak banyak ditemukan. Beberapa sumber, termasuk berbagai buku dari Pusat Sejarah Brunei sendiri hanya menyentil sedikit data. Catatan-catatan mengenai Kerajaan Brunei pra-Islam yang ditemukan hanya diperoleh melalui secuil manuskrip yang bersumber dari sejarah Cina. Namun, catatan sejarah tersebut lebih banyak bercerita tentang Kerajaan Puni. Hal itu dapat dimaklumi, karena Kerajaan Puni merupakan kerajaan terakhir sebelum berubah menjadi Kerajaan Brunei dengan tata pemerintahan Islam.

Mengacu pada sejarah Cina, Kerajaan Brunei telah ada semenjak abad ke-6 M. Hal itu terbukti dengan adanya hubungan perdagangan Brunei dengan Dinasti Liang (502-566 M) di Cina. Kala itu, Brunei lebih dikenal dengan nama Po-li. Penyebutan nama Kerajaan Brunei berbeda-beda sesuai dengan sebutan yang digunakan oleh masing-masing Dinasti Cina.

Selanjutnya, Kerajaan Brunei tetap dikenal dengan sebutan yang sama pada masa Dinasti Tang (618-906 M), dan berubah menjadi Po-lo saat terjadi hubungan perdagangan dengan Dinasti Sung (960-1279 M), dan kemudian menjadi Po-ni (Puni) semasa Dinasti Ming (1368-1643 M) (Al-Sufri, 2000).

Letak geografis Kerajaan Brunei pra-Islam, jika mengacu pada sejarah Cina ialah sebelah tenggara Canton dengan jarak pelayaran dari Canton ke Brunei sejauh tiupan angin biasa berjarak 60 hari (Al-Sufri, 2000). Hsu Yun-tsiau, sejarawan Cina, meneliti bahwa kerajaan ini mungkin terletak di pantai timur tanah Melayu, yakni Kelantan.

Sebelum menjadi Kerajaan Brunei seperti sekarang ini, oleh Pusat Sejarah Brunei, lebih banyak disebut sebagai Kerajaan Brunei Tua dibandingkan dengan nama-nama Cina sebagaimana yang dikenal dalam sejarah Cina. Sebab beberapa istilah Cina seperti Po-li, Po-lo maupun Puni tidak terlalu dekat dengan kata ”Brunei” saat ini.

Mengingat bahwa Po-li, Po-lo, Puni, dan Brunei merujuk pada tempat yang sama, maka boleh jadi mereka memiliki adat kebiasaan yang sama. Sayangnya, rekam sejarah tentang Kerajaan Brunei Tua yang ditemukan saat ini sangat minim, sehingga gambaran peristiwa masa silam tak dapat terekam dengan jelas kecuali beberapa aktivitas penduduk di Kerajaan Puni berikut ini.

Aktivitas Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sejauh ini, gambaran sejarah yang ditemukan baru mengungkapkan adat kebiasaan orang Puni (Brunei di masa Dinasti Ming, tahun 1368-1643 M). Orang Puni pada masa itu sering melakukan hubungan perniagaan (pertukaran barang) dengan Negeri Cina. Disebutkan bahwa berlangsungnya perniagaan akan dimulai setelah kapal Cina berlabuh selama tiga hari, baru kemudian Raja Puni memulai menaksir harga tiap-tiap barang. Selama berunding masalah harga, Raja Puni akan menjamu para tamunya dengan beragam masakan. Setelah harga ditetapkan, maka dipukullah gong sebagai pertanda peradagangan dimulai. Konon, jika harga barang belum ditetapkan, maka siapapun tidak diperbolehkan untuk memulai membeli. Barang siapa yang melanggar ketetapan tersebut maka akan dihukum mati, kecuali saudagar, hukumannya akan diringankan. 

Ketika dinasti Ming berkuasa, beberapa barang perniagaan yang ditukarkan pada masa itu berupa tikar emas, tembikar, porselen, plumbun (lead), barang perak, emas, kain sutera, kain kasa, dan kiap. Adapun barang-barang yang diperoleh dari Cina di antaranya yaitu berupa kapur barus, tanduk rusa, timah, gelang dari gading gajah, kulit kura-kura, sarang burung, wangi-wangian, kayu cendana, lilin lebah, dan rempah-rempah.

Selain dengan Cina, Kerajaan Puni memiliki hubungan perdagangan dengan Kochin, Jawa, Singapura, Pahang, Terengganu, Kelantan, serta negeri-negeri sekitar Siam.

Adat kebiasaan orang Puni di masa lalu juga terekam dalam jejak sejarah yang bercerita tentang kebiasaan orang Puni dalam melangsungkan pemakaman. Pada masa itu, jika ada orang yang mati, maka mayatnya akan dimasukkan keranda yang dibuat dari buluh, kemudian dibawa ke hutan dan ditinggalkan begitu saja. Dua bulan kemudian, barulah pihak keluarga mulai bercocok tanam (dalam kisah ini tidak diceritakan tempat keluarga tersebut bercocok tanam, apakah di tempat mayat atau di tempat lain).

Selain itu, orang-orang Puni juga biasa mengadakan kenduri setiap tahun hingga tujuh tahun. Selama itu, mereka mengadakan jamuan, bersuka ria, menari dan menyanyi dengan diiringi gendang seruling dan bunyi-bunyian seperti gong, canang, tawak-tawak, dan gulingtangan. Jamuan makanan diletakkan di atas daun yang kemudian mereka buang setelah makan.

Orang-orang Puni juga mempunyai tradisi yang khas terutama dalam hal meracik obat luka yang dikenal dengan nama pokok. Obat luka itu berasal dari akar. Oleh orang Puni, akar itu digoreng sampai hangus lalu abunya digosokkan ke bagian yang luka. Menurut riwayatnya, meski luka itu dapat menyebabkan kematian, namun mereka yakin bahwa luka itu tetap dapat disembuhkan dengan obat tersebut.

Dalam hal agama, beberapa penduduk Puni menganut agama Buddha. Walaupun menganut agama Buddha, namun mereka tidak memiliki arca. Tetapi, mereka membangun rumah Buddha yang bertingkat-tingkat, dengan atap yang berbentuk menara. Sementara, di bawah menara terdapat dua buah rumah kecil berisi mutiara yang dinamakan Sen Fu (Sacred Buddha). Pada saat hari Buddha tiba, Raja Puni berangkat ke upacara untuk memuja bunga dan buah yang diadakan selama tiga hari bersama penduduk negeri itu.

Meskipun banyak penduduk Puni menganut agama Buddha, terdapat segelintir orang yang sudah menganut agama Islam. Hal ini terbukti dengan ditemukannya makam-makam Islam serta beberapa orang muslim yang menjadi utusan Raja Puni dalam melakukan pertukaran niaga ke Cina.

Raja-raja Puni sebelum tahun 1368 M disinyalir beragama Buddha, kecuali Raja Puni yang bernama Ma-ha-mo-sha yang seorang muslim. Hal ini tersirat dari perbekalan yang diberikan oleh Raja Cina kepada Raja Puni Ma-ha-mo-sha, berupa daging-daging yang bukan babi. Selain itu, kata ”Ma” dalam istilah Cina biasanya merujuk kepada orang Islam. Ma-ha-mo-sha inilah yang menjadi Raja Puni semasa pemerintahan Hung-wu dalam Dinasti Ming, yang dalam sejarah Brunei tak lain adalah Sultan Muhammad Shah atau Sultan Brunei I. Di sinilah sesungguhnya pemerintahan Islam di Kerajaan Brunei dimulai.  

b.  Kerajaan Brunei Islam

Rentang sejarah pemerintahan Islam di Kerajaan Brunei diawali semenjak dipimpin oleh Raja Puni Ma-ha-mo-sha tahun 1363 M. Pada masa pemerintahan Islam, terjadilah rentetan peristiwa sejarah yang mencatat bahwa Kerajaan Brunei Islam ini mengalami pasang surut yang disebabkan oleh penaklukan kerajaan lain serta munculnya kolonialisme di Asia Tenggara yang kemudian mempengaruhi situasi politik di dalam negeri.

Rentetan sejarah itu digambarkan dalam beberapa fase pemerintahan, yaitu Kerajaan Brunei Islam sebelum kolonialisme yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Muhammad shah atau Sultan Brunei I hingga Sultan Bolkiah alias Sultan Brunei V; fase Kerajaan Brunei Islam masa kolonialisme yang terjadi saat tampuk pemerintahan dijalankan oleh Sultan Abdul Kahar alias Sultan Brunei VI; terakhir ialah fase Kerajaan Brunei Islam pascakolonialisme yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah hingga saat ini.

1. Kerajaan Brunei Islam Sebelum Kolonialisme

Perkembangan agama Islam di Brunei tidak lepas dari pengaruh para musafir, pedagang Arab, serta mubaligh-mubaligh yang berdatangan silih berganti sejak sebelum tahun 977 M. Pada masa itu, agama Islam belum menjadi agama resmi di Kerajaan Brunei. Agama Islam baru menjadi agama resmi pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Shah (1363-1482). (Al-Sufri, 1992; 2000), dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Syarif Ali atau Sultan Brunei III.

Dalam sejarahnya, pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Shah, Kerajaan Brunei pernah menjadi daerah di bawah pengaruh Majapahit (Matassim, 2004). Dalam syair Nagarakretagama yang ditulis dalam tulisan Kawi karangan Prapanca, menyebutkan bahwa Brunei ada di antara negeri-negeri yang takluk di bawah kekuasaan Majapahit. Menurut Salasilah Raja-Raja Brunei juga disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Shah atau Raja Awang Alak Betatar alias Sultan Brunei I, Kerajaan Brunei pernah takluk di bawah kekuasaan Majapahit, sehingga setiap tahunnya wajib memberikan upeti sebanyak 40 kati kapur barus (Al-Sufri, 2001). Kemudian, setelah Patih Gajah Mada mangkat, Kerajaan Brunei melepaskan diri dari pengaruh Majapahit.

Pergantian tampuk kepemimpinan terjadi ketika Raja Puni yang bernama Ma-ha-mo-sha alias Sultan Muhammad Shah mangkat tahun 1402 M. Jenazahnya kemudian dimakamkan di luar pintu An Teh Boon Goh (di daerah Nanking, Cina). Setelah pemakaman, Raja Cina bertitah agar putera Raja Puni yang bernama Hsia-wang diangkat menjadi raja. Namun, karena Hsia-wang masih berusia empat tahun, maka tahta kerajaan kemudian diserahkan kepada Sultan Ahmad yang tak lain ialah keponakan Ma-ha-mo-sha. Sultan Ahmad kemudian dicatat dalam sejarah sebagai Sultan Brunei II (A-Sufri, 2000).

Setelah 17 tahun berkuasa, Sultan Ahmad mangkat dan digantikan oleh menantunya, Sultan Sharif Ali. Hal itu dikarenakan Sultan Ahmad tidak memiliki anak laki-laki. Pada masa ini, Kerajaan Puni memiliki wilayah yang cukup luas meliputi Sabah, Brunei dan Sarawak yang berpusat di Brunei. Pada masa inilah terjadi perubahan besar dalam sejarah Kerajaan Brunei Tua. Kerajaan Puni berubah menjadi Kerajaan Brunei bersamaan dengan perpindahan Kerajaan Brunei Tua ke Kota Batu. Pergantian nama ini berkaitan dengan putusnya hubungan dagang antara Brunei dengan Cina (Al-Sufri, 2000). Berdasarkan sumber yang ada, alasan putusnya hubungan perdagangan dua kerajaan tersebut disebabkan oleh pergantian sultan, yang kemudian berimplikasi pada perubahan kebijakan politik luar negeri (Al-Sufri, 2001).

Sultan Sharif Ali disinyalir merupakan anak cucu Sayidina Hasan, cucu Rasulullah Saw. Beliau juga pernah menjadi Amir Masjid Makkah. Ketika menjadi raja, Sultan Sharif Ali berjuang keras menyebarkan Islam kepada penduduk Brunei. Meski Islam telah ada di Brunei semenjak abad ke-9, namun masih banyak pengaruh Hindu-Buddha dalam keseharian masyarakat. Konon, Sultan Sharif Ali membangun masjid bertingkat tiga dan banyak meninggalkan warisan kebudayaan Islam yang agung. Sultan Sharif Ali menerapkan corak kepemimpinan yang adil dan teratur dengan berasaskan hukum Islam. Pada masa ini, Brunei menjadi negeri yang aman dan sentosa. Itulah sebabnya, kemudian Brunei mendapat sebutan ”Darussalam”, yang berarti negeri yang aman.

Kerajaan Brunei yang aman sentosa semakin berjaya setelah jatuhnya Kerajaan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 M, karena Sultan Brunei saat itu, yaitu Sultan Bolkiah, mengambil alih kepemimpinan Islam dari Melaka sehingga Brunei menjadi pusat perkembangan Islam di wilayah-wilayah taklukan dan sekitarnya. Sejak saat itulah Kesultanan Brunei mencapai zaman kegemilangannya. Kebesaran dan kegagahan Brunei pada zaman pemerintahan Sultan Bolkiah dianggap sebagai zaman keemasan Empayar Brunei. Pada masa ini, wilayah pemerintahan tak hanya mencakup keseluruhan Pulau Borneo, namun hingga Pulau Palawan, Sulu, Balayan, Mindoro, Bonbon, Balabak, Balambangan, Bangi, Mantanai, dan Saludang. Sayangnya, kegemilangan dan kejayaan ini tak berlangsung lama. Sultan Bolkiah mangkat pada tahun 1524 M. Estafet kepemimpinan Brunei diberikan kepada Sultan Abdul Kahar semasa Sultan Bolkiah masih hidup. Pada masa Sultan Abdul Kahar inilah mulai terjadi kolonialisme Eropa di Asia Tenggara, tak terkecuali di Kerajaan Brunei.

2. Kerajaan Brunei Islam pada Masa Kolonialisme

Kolonialisme di Kerajaan Brunei terjadi pada tahun 1578 M pada masa pemerintahan Sultan Abdul Kahar. Sebenarnya, penjajah sudah lama ingin menaklukkan Brunei semenjak mengetahui keelokan negeri ini pada tahun 1521 M silam. Pada tahun 1578 M terjadi perselisihan di kalangan internal istana yang melibatkan Sultan Saiful Rijal dengan dua pengiran Brunei yang dikenal dengan ”Perang Kastila”. Situasi istana yang tidak kondusif itu dimanfaatkan oleh Spanyol untuk menaklukkan Brunei.

Upaya penaklukan Kerajaan Brunei bermula ketika pihak kolonial Spanyol menyampaikan surat yang berisi permohonan kepada baginda raja Sultan Saiful Rijal agar memberi keleluasaan kepada para misionaris untuk turut menyebarkan ajaran Kristiani dan memberikan jaminan keselamatan bagi mereka di Brunei. Bahkan, isi surat tersebut menghina kesucian dan kemuliaan Islam serta Nabi Muhammad Saw. Surat tersebut menjadikan baginda Sultan marah besar. Bulan April 1578 M, terjadilah pertempuran antara Kerajaan Brunei dengan pihak penjajah yang memakan banyak korban jiwa dari pihak tentara Brunei. Selain itu, terjadi perampasan harta benda milik istana dan pembesar-pembesar kerajaan oleh kolonial Spanyol. Kendati sempat porak-poranda akibat pertempuran itu, namun semangat juang dan nasionalisme rakyat Brunei berhasil memukul mundur musuhnya pada bulan Juli 1578 M.

Sultan Saiful Rijal mangkat pada tahun 1581 M dan digantikan oleh Sultan Shah Brunei. Masa pemerintahan Sultan Shah Brunei terbilang paling singkat yaitu pada tahun 1581 hingga 1582 M saja. Saking singkatnya, tak banyak cerita yang didapat dari masa pemerintahan beliau ini. Tampuk kepemimpinan Kerajaan Brunei kemudian diteruskan oleh Sultan Mohammad Hasan (1582-1598 M) yang sukses mengembalikan masa kejayaan Brunei di masa lalu.

Pada masa ini, terlihat kemajuan di berbagai bidang, di antaranya bidang pendidikan, keagamaan, serta perdagangan. Kemajuan di bidang pendidikan ditandai dengan banyaknya sekolah-sekolah Islam yang didirikan. Di bidang keagamaan, kegiatan dakwah Islam ramai dikunjungi orang. Saat itu, perdagangan juga berjalan dengan sangat baik sehingga kemashuran Brunei terdengar dimana-mana.

Masa kejayaan itu terenggut ketika Kerajaan Brunei berada di bawah kolonial Inggris. Kala itu, James Brooke datang dari Inggris pada tahun 1839 ke Serawak dan menjadi raja disana. Ia menyerang Kerajaan Brunei sehingga Kerajaan Brunei kehilangan kekuasaannya atas Serawak. Sedikit demi sedikit kekuasaan Kerajaan Brunei mulai terkikis. Khawatir akan kehilangan yang lebih besar dari wilayah kekuasaannya, maka pada tahun 1888 M, Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin meminta perlindungan pihak Great Britain (Inggris). Kerajaan Brunei kemudian menyepakati Perjanjian Persahabatan dan Perniagaan dengan Inggris. Sayangnya, perjanjian tersebut tidak memberikan keuntungan bagi Brunei. Oleh sebab itu, Kerajaan Brunei kemudian memperbaharui perjanjian baru dengan Inggris yang disebut dengan Perjanjian Naungan dan Perlindungan yang sekali lagi tidak menguntungkan Brunei. Bahkan, akibat perjanjian ini, Brunei kehilangan wilayah Limbang dan serta merta mempersempit wilayah kekuasaan Kerajaan Brunei.

Perjanjian demi perjanjian kemudian dibuat susul menyusul pada tahun 1905, kemudian, 1906, 1959, 1971, hingga perjanjian tahun 1979 M yang merupakan perjanjian tambahan untuk merevisi perjanjian tahun 1888. Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat guna mengakhiri perjanjian istimewa antara Kerajaan Brunei dengan Inggris yang bertentangan dengan tanggung jawab antar bangsa sebagai negara yang berdaulat (Al-Sufri dkk, 1992).


Perjanjian Perlembagaan Negeri Brunei dengan Inggris, tahun 1959,
pada masa Sultan Omar Ali Saifudin.

Pada tahun 1960an terjadi beberapa peristiwa penting terkait dengan pembentukan negara Malaysia, yang saat itu mencakup wilayah Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei. Karena beberapa perundingan terkait jaminan masa depan Brunei tidak disepakati, maka Brunei mengambil keputusan untuk tidak masuk ke dalam negara Malaysia dan membentuk kedaulatan sendiri.

Demi mewujudkan kedaulatan yang mandiri, maka pada tahun 1962, Kerajaan Brunei mengadakan pemilihan umum pertama, yang sayangnya terkotori oleh penghianatan beberapa pemimpin-pemimpin yang tergabung dalam Tentera Nasional Kalimantan Utara (TNKU) untuk menggulingkan kerajaan yang sah. Peristiwa itu sempat memakan korban jiwa yang tidak sedikit, namun banyak memberi pelajaran bagi Kerajaan Brunei di masa depan.

Keadaan sempat membaik hingga pada tahun 1967 ketika Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddin menurunkan diri dan mengangkat putra sulungnya, Sultan Hassanal Bolkiah menjadi Sultan Brunei ke-29. Pada tahun 1970, pusat pemerintahan negeri Brunei Town, diubah namanya menjadi Bandar Seri Begawan guna mengenang jasa baginda. Baginda mangkat pada tahun 1986.

3. Kerajaan Brunei Islam Pasca Kolonialisme


Penobatan Sultan Hassanal Bolkiah
menjadi sultan ke-29, tahun 1968.

Sultan Hasanal Bolkiah diangkat menjadi Sultan semenjak tahun 1967 ketika Kerajaan Brunei belum merdeka. Namun, ia telah berhasil memajukan negeri Brunei dan memprakarsai kemerdekaan Brunei melalui pembaharuan perjanjian-perjanjian Brunei dengan Inggris.

Pada tahun 1961, Sultan Hassanal Bolkiah diangkat menjadi Duli Pengiran Muda Mahkota pada usia 15 tahun. Beliau kemudian dinobatkan menjadi Sultan Brunei ke-29 di usia 21 tahun. Semenjak menjadi Duli Pengiran Muda Mahkota, baginda telah memberikan kecenderungan terhadap kemajuan dan pembangunan negara di bidang agama, ekonomi, pendidikan, sosial, kebudayaan, hingga keamanan (Al-Sufri, 1992)

Pada masa pemerintahannya, pada tanggal 1 Januari 1984, Kerajaan Brunei merdeka dan menjadi kerajaan yang berdaulat. Usaha menuju ke arah kemerdekaan ini sebelumnya telah dirintis oleh ayahanda beliau, Sultan Haji Omar ‘Ali  Saifuddin Sa‘adul Khairi Waddien yang dengan penuh kebijakan menandatangani Perjanjian Perlembagaan Bertulis Negeri Brunei tahun 1959.

Sejak awal pengangkatannya, Sultan Hassanal Bolkiah merombak sistem kementrian dan berusaha mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur, amanah, sesuai dengan konsep dan falsafah negara, sebagai ”Negara Melayu Islam Beraja”. Pada masa ini, Sultan Hassanal Bolkiah juga mendirikan sebuah masjid termegah dan terbesar di Brunei, yang ia beri nama ”Masjid Jami‘ Asr-Hassanil Bolkiah”.

Masjid yang dibangun tahun 1988 ini tidak hanya menaungi kurang lebih 3.000 umat Islam untuk sholat berjamaah, melainkan juga menjadi tempat yang istimewa karena dilengkapi dengan ruang perpustakaan, ruang pertemuan serta lounge yang sangat indah. Model arsitektur dan interior masjidnya menjadi kebanggaan kaum muslim dan keluarga besar Kesultanan Brunei Darussalam. Arsitektur Masjid Jami‘ Asr-Hassanil Bolkiah mampu menyaingi arsitektur dan interior Masjidil Haram di Makkah.


Perjanjian Persahabatan dan kerjasama antara pihak Brunei
dengan Inggris pada masa Sultan Hassanal Bolkiah.

Kini, masa kejayaan Kerajaan Brunei dapat dikatakan terulang kembali semenjak dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah (1967-kini). Sebagai negeri kaya minyak dan dengan penerapan ekonomi syariah, limpahan rejeki seakan tak pernah surut di bumi Brunei Darussalam.

2. Silsilah

Raja-raja Brunei yang berkuasa, sejauh ini hanya ditemukan pada masa pemerintahan Islam yang dimulai semenjak tahun 1363 M. Data raja-raja Brunei pra-Islam seakan tertutup kabut. Bahkan, Pusat Sejarah Brunei sendiri juga tidak mengungkap sejarah Brunei masa lalu secara mendalam. Nama-nama raja-raja pada masa pemerintahan Islam, ialah:

  1. Sultan Muhammad Shah (1363 - 1402)
  2. Sultan Ahmad (1408 - 1425)
  3. Sultan Sharif Ali (1425 - 1432)
  4. Sultan Sulaiman (1432 - 1485)
  5. Sultan Bolkiah (1485 - 1524)
  6. Sultan Abdul Kahar (1524 - 1530)
  7. Sultan Saiful Rijal (1533 - 1581)
  8. Sultan Shah Brunei (1581 - 1582)
  9. Sultan Muhammad Hasan (1582 - 1598)
  10. Sultan Abdul Jalilul Akbar (1598 - 1659)
  11. Sultan Abdul Jalilul Jabbar (1659 - 1660)
  12. Sultan Haji Muhammad Ali (1660 - 1661)
  13. Sultan Abdul Hakkul Mubin (1661 - 1673)
  14. Sultan Muhyiddin (1673 - 1690)
  15. Sultan Nasruddin (1690 - 1710)
  16. Sultan Husin Kamaluddin (1710 - 1730) (1737 - 1740)
  17. Sultan Muhammad Alauddin (1730 - 1737)
  18. Sultan Omar Ali Saifuddien I (1740-1795)
  19. Sultan Muhammad Tajuddin (1795-1804) (1804-1807)
  20. Sultan Muhammad Jamalul Alam I (1804)
  21. Sultan Muhammad Kanzul Alam (1807-1826)
  22. Sultan Muhammad Alam (1826-1828)
  23. Sultan Omar Ali Saifuddin II (1828-1852)
  24. Sultan Abdul Momin (1852-1885)
  25. Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (1885-1906)
  26. Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906-1924)
  27. Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950)
  28. Sultan Omar ‘Ali Saifuddien III (1950-1967)
  29. Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah (1967-kini)

Jika merunut lebih jauh, sebenarnya raja-raja Brunei merupakan keturunan dari Raja Perlak XVIII. Sultan Brunei I, merupakan cicit dari Puteri Ratna Kumala, anak Raja Perlak (Aceh) ke XVIII yang menikah dengan Sultan Iskandar Shah dari Tumasek. Raja Perlak sendiri, menurut silsilahnya, merupakan keturunan Nabi Muhammad Saw melalui nasab Sayid Ali Al-Muktabar yang merupakan keturunan Nabi Muhammad Saw kesembilan (Al-Sufri, 2001).

Melalui silsilah Sultan Brunei ketiga juga dapat dirunut bahwa Sultan Sharif Ali juga merupakan anak keturunan Sayidina Hasan, cucu Rasulullah Saw. Dengan demikian, pertalian keturunan Nabi Muhammad Saw terhadap raja-raja Brunei dapat ditelusuri melalui dua alur silsilah.

3. Periode Pemerintahan

Mengacu pada catatan sejarah Cina, sejatinya periode pemerintahan Kerajaan Brunei semenjak masa pra Islam sampai masa pemerintahan Islam terbilang sangat lama, karena dapat bertahan hingga saat ini. Sehingga, berdasarkan perhitungan itu Kerajaan Brunei telah eksis selama kurang lebih 14 abad, yang dalam catatan sejarah Cina telah ada semenjak abad ke-6 pada masa Dinasti Liang, hingga sekarang (Al-Sufri, 2000).

4. Wilayah Kekuasaan

Kerajaan Brunei ketika masih bernama Po-li menguasai 136 daerah. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Brunei pernah menguasai seluruh Borneo (Pulau Kalimantan), Zulu, serta Luzon di Philipina. Saat ini, Brunei memiliki wilayah yang lebih kecil daripada masa lalu, yang berbatasan dengan Serawak dari sebelah barat sampai timur wilayah itu, serta sebelah utara berbatasan dengan Laut China Selatan. Wilayah kekuasaan Brunei saat ini mencakup empat distrik, yaitu Belait, Brunei dan Muara, Temburong, serta Tutong, yang terbagi ke dalam 38 mukim dengan luas wilayah  5.765 km².

5. Struktur Pemerintahan


Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzauddin Waddaulah.

Kerajaan Brunei di masa lalu dipimpin oleh seorang raja bergelar Sultan dibantu oleh beberapa wazir dan menteri yang mengurusi tugas dan peran masing-masing. Seorang wazir akan membawahi Cheteria-cheteria (sahibul bandar) serta beberapa orang menteri agama. Saat ini, pemegang tampuk pemerintahan tertinggi dipegang oleh raja bergelar sultan, yang membawahi 12 menteri sesuai dengan tugas masing-masing. Keduabelas jabatan kementrian di Brunei ialah (1) Jabatan Perdana Menteri, (2) Menteri Luar Negeri dan Perdagangan, (3) Menteri Dalam Negeri, (4) Menteri Keuangan, (5) Menteri Pertahanan, (6) Menteri Pendidikan, (7) Menteri Perindustrian dan Sumber-sumber Utama, (8) Menteri Pembangunan, (9) Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, (10) Menteri Kesehatan, (11) Menteri Agama, serta (12) Menteri Perhubungan. Masing-masing jabatan memiliki gelar tersendiri.

6. Kehidupan Sosial Budaya

Semasa pra-Islam, masyarakat Melayu termasuk penduduk Brunei menganut agama Hindu-Buddha. Setelah Melaka jatuh ke tangan Portugis, Brunei menjadi motor penggerak perkembangan Islam bagi daerah-daerah lain di sekitarnya, di antaranya sebelah timur kepulauan Melayu hingga Pulau Luzon, Cebu, Otan dan sebagainya.

Penduduk Brunei di masa lalu dikenal memiliki adat-istiadat kesopanan yang tinggi. Menurut catatan Pigafetta dalam First Voyage Around the World yang dirujuk oleh Al-Sufri (1997), orang Brunei memiliki kebudayaan dan peradaban yang luhur. Hal itu tercermin tatkala pembesar (Gabenor) Brunei menjamu tamu dari Spanyol, mereka menghidangkan berjenis-jenis masakan dengan menggunakan sudu dari emas sehingga membuat takjub orang Spanyol.

Orang Brunei juga memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, yang mereka sebut dengan semangat “kebruneian” (Al-Sufri, dkk., 1999). Nasionalisme yang sangat kental inilah yang konon pernah membuat tentara Spanyol dipaksa mundur teratur ketika akan menaklukkan Brunei.

Di masa sekarang ini, Kerajaan Brunei menggunakan asas syariat Islam dalam penerapan hukum perundang-undangannya yang disebut sebagai hukum syarak. Hukum syarak tersebut mencakup undang-undang jenayah Islam (hukum Islam), muammalah, undang-undang keluarga, serta undang-undang keterangan acara. Penerapan hukum Islam ini tak lain karena pengaruh kuat dari Sultan Sharif Ali yang kukuh ingin menjadikan penduduk Brunei sebagai muslim sejati (Al-Sufri, dkk., 1999). Hal ini kemudian berimplikasi terhadap perilaku penduduk Brunei yang senantiasa mendasarkan perilakunya sesuai dengan syariat Islam. Hal yang paling menonjol terlihat dari busana wanita-wanita Brunei yang dikenal dengan sebutan ”baju kurung” yang tak lain merupakan pengejawantahan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Cara pengamalan Islam di Brunei didasarkan pada mazhab Syafi‘i dalam bidang fikih dan ahlusunnah waljamaah di bidang akidah. Semenjak diproklamirkan sebagai negara merdeka, Brunei menerapkan konsep "Melayu Islam Beraja" sebagai falsafah negara yang kemudian menjadi pedoman hidup penduduk Brunei hingga kini. (Nanum Sofia/Sej/02/07-08).

Sumber:

  • Al-Sufri, Haji Awang Mohd. Jamil. 2001. Tarsilah Brunei: Sejarah Awal dan Perkembangan Islam. Bandar Seri Begawan, Brunei: Pusat Sejarah Brunei, Kementrian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
  • ___________, 2000. Latar Belakang Sejarah Brunei. Bandar Seri Begawan, Brunei: Pusat Sejarah Brunei, Kementrian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
  • ___________, dkk. 1999. Masa Silam Sarana Masa Depan: Kumpulan Kertas Kerja Seminar Sejarah Brunei II. Bandar Seri Begawan, Brunei: Pusat Sejarah Brunei, Kementrian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
  • ___________, 1997. Tarsilah Brunei II: Zaman Kegemilangan dan Kemasyhuran. Bandar Seri Begawan, Brunei: Pusat Sejarah Brunei, Kementrian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
  • ___________, dkk. 1992. Daulat. Bandar Seri Begawan, Brunei: Jabatan Pusat Sejarah, Kementrian Kebudayaan Belia dan Sukan.
  • Matasim, Awang Haji bin Haji Jibah. 2004. Dokumentasi. Bandar Seri Begawan, Brunei: Pusat Sejarah Brunei, Kementrian Kebudayaan Belia dan Sukan.

Kredit Foto:

  • Al-Sufri, Haji Awang Mohd. Jamil. 2000. Latar Belakang Sejarah Brunei. Bandar Seri Begawan, Brunei: Pusat Sejarah Brunei, Kementrian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
  • www.flickr.com
  • www.bruneiresources.com/hm.jpg
  • www. galen-frysinger.com
Dibaca : 33.011 kali.

Berikan komentar anda :

Silakan Login Untuk Komentar

Silakan Login atau Mendaftar terlebih dahulu jika anda belum menjadi anggota.

 Kolom untuk yang sudah menjadi member
Email
Password