Sabtu, 25 Oktober 2014   |   Ahad, 1 Muharam 1436 H
Pengunjung Online : 1.244
Hari ini : 7.839
Kemarin : 21.567
Minggu kemarin : 160.551
Bulan kemarin : 802.699
Anda pengunjung ke 97.270.061
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
IMAGE GALLERY
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Sejarah Melayu

Kerajaan Negara Dipa


Kerajaan Negara Dipa adalah kerajaan bercorak Hindu yang pernah eksis di kawasan yang sekarang termasuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Kerajaan Negara Dipa merupakan kelanjutan dari Kerajaan Nan Sarunai yang runtuh akibat serangan dari Kerajaan Majapahit. Selain Kerajaan Nan Sarunai, Kerajaan Negara Dipa juga menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan sejarah orang Banjar, yaitu sebagai salah satu mata rantai pemerintahan yang menjadi cikal-bakal berdirinya Kesultanan Banjar di Banjarmasin.

1. Sejarah

Kemunculan Kerajaan Negara Dipa sangat berkaitan dengan keruntuhan Kerajaan Nan Sarunai. Kerajaan Nan Sarunai didirikan dan dikelola oleh orang-orang Suku Dayak Maanyan, komunitas adat Suku Dayak yang datang dari tepi Sungai Barito Timur, Kalimantan Tengah. Akibat fenomena pendangkalan air laut yang terjadi di daerah asal asal mereka, orang-orang Suku Dayak Maanyan kemudian melakukan migrasi massal untuk mencari tempat kehidupan yang baru. Hingga kemudian, perpindahan besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Dayak Maanyan tiba di sebuah tempat. Dalam Hikayat Banjar, tempat ini disebut dengan nama Pulau Hujung Tanah, sedangkan Kitab Negarakrtagama menyebut tempat ini dengan nama Tanjung Negara (http://banjarcyber.tripod.com). Pulau Hujung Tanah terletak di tepi aliran Sungai Tabalong ini dan pada masa sekarang diperkirakan berlokasi di antara Amuntai (termasuk dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara) dan Tanjung (termasuk dalam wilayah Kabupaten Tabalong), Kalimantan Selatan, serta berada di sebelah barat Pegunungan Meratus.

Peradaban Suku Dayak Maanyan di Kerajaan Nan Sarunai diperkirakan sudah ada sejak zaman prasejarah. Salah satu buktinya adalah dengan ditemukannya peninggalan arkeologis yang diduga kuat berasal dari zaman di mana Kerajaan Nan Sarunai masih eksis. Pada tahun 1996, dilakukan pengujian terhadap bukti arkeologis tersebut dan menghasilkan kisaran angka tahun antara 242 hingga 226 Sebelum Masehi (Kusmartono & Widianto, 1998:19-20). Kehidupan orang-orang Suku Dayak Maanyan di Kerajaan Nan Sarunai bertahan sangat lama, hingga pada akhirnya kerajaan ini menuai masa keemasannya ketika beribukota di sebuah tempat bernama Lili Kumeah. Pada waktu itu, perekonomian di Kerajaan Nan Sarunai sangat maju dan telah menjalin hubungan dagang dengan negeri-negeri lain, termasuk Indragiri, Majapahit, Bugis, bahkan hingga Madagaskar. Lili Kumeah berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai dan Teluk Sarunai menjadi tempat persinggahan yang ramai bagi perahu dagang yang datang dari berbagai penjuru. Lili Kumeah semakin pesar perkembangannya hingga akhirnya menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Nan Sarunai yang gilang-gemilang (Tajuddin Noor Ganie, 2009).

Pada tahun 1355 Masehi, Raja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit, memerintahkan seorang panglimanya yang bernama Empu Jatmika untiuk memimpin armada perang dengan misi menaklukkan Kerajaan Nan Sarunai. Pada tahun yang sama, pasukan Empu Jatmika berhasil menaklukan Kerajaan Nan Sarunai dan menjadikannya sebagai bagian dari Kerajaan Majapahit. Peristiwa tentang penyerbuan angkatan perang Kerajaan Majapahit ke Kerajaan Nan Sarunai ini dikisahkan dalam Hikayat Banjar dan diabadikan oleh para seniman lokal melalui tutur wadian (puisi ratapan) yang dilisankan dalam bahasa Maanyan. Mereka mengenang keruntuhan Kerajaan Nan Sabunai dengan menyebutnya sebagai peristiwa “Usak Jawa” atau “Penyerangan oleh Kerajaan Jawa” (Ganie, 2009). Tentang runtuhnya Kerajaan Nan Sarunai, Fridolin Ukur menyebutnya sebagai “sebuah kerajaan orang Dayak Maanyan yang rusak oleh Jawa” (Ukur, 1977:46). Akibat serangan dari Majapahit itu, peradaban Suku Dayak Maanyan di Kerajaan Nan Sarunai yang sudah bertahan selama berabad-abad mengalami kehancuran.

Setelah berhasil mengalahkan peradaban orang-orang Suku Dayak Manyaan, Empu Jatmika kemudian membangun kerajaan baru di Pulau Hujung Tanah yang merupakan bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Nan Sarunai. Kerajaan baru ini diberi nama Kerajaan Negara Dipa. Nama “Dipa” diambil dari bahasa Dayak Maanyan, yakni “dipah ten” yang berarti “kerajaan yang terletak di seberang” (Ganie, 2009). Pemberian nama dengan makna “kerajaan yang terletak di seberang” sangat mungkin mengacu pada letak Kerajaan Negara Dipa yang berada di seberang lautan jika ditempuh dari Kerajaan Majapahit yang berlokasi di Jawa. Setelah berhasil menaklukan Kerajaan Nan Sarunai, Empu Jatmika memang memposisikan Kerajaan Negara Dipa yang dirintisnya sebagai wilayah taklukan yang mengabdi di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.

Riwayat Empu Jatmika dikisahkan dalam Hikayat Banjar. Menurut Hikayat Banjar, Empu Jatmika berasal dari negeri Keling. Berdasarkan penelitan yang dilakukan oleh B. Schrieke (1957) yang ditulis dalam jurnal Indonesian Sociological Studies, Keling identik dengan Kediri, tepatnya Kediri bagian utara (Schrieke, 1957:126). Dalam Hikayat Banjar, seperti yang terangkum dalam sinopsis Hikayat Banjar yang disusun oleh Adum M. Sahriadi, diceritakan bahwa Empu Jatmika adalah putra dari seorang saudagar besar bernama Aria Mangkubumi yang beristrikan Siti Rara. Setelah Empu Jatmika beranjak dewasa, ia kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sari Manguntur. Perkawinan ini dikaruniai dua orang anak laki-laki yang diberi nama Lambung Mangkurat dan Mandastana (Sahriadi, 2009).

Saat kedua anak Empu Jatmika menginjak usia remaja, Aria Mangkubumi jatuh sakit. Maka kemudian Empu Jatmika dan kedua anaknya bergantian menjaga Aria Mangkubumi selama 40 hari, siang dan malam. Ketika kondisi kesehatan Aria Mangkubumi semakin kritis, ia memanggil anak dan kedua cucunya dan berpesan supaya mereka menjaga keutuhan seluruh anggota keluarga dengan sebaik-baiknya dan tidak bersifat kikir serta berlaku adil kepada semua orang dengan mendengar keluhan atau permohonan dari setiap orang yang datang (Sahriadi, 2009).

Selain itu, Aria Mangkubumi juga berwasiat kepada Empu Jatmika agar pergi merantau ke luar dari negeri Keling karena di negeri ini banyak orang yang bertabiat tidak baik, seperti perasaan iri hati serta rasa dengki. Aria Mangkubumi berpesan, Empu Jatmika harus mencari negeri yang bertanah panas dan berbau harum. Untuk dapat mengetahui tanah yang dimaksud itu, Empu Jatmika dihimbau supaya menggali sekepal tanah yang didatanginya pada tengah malam dan dicium untuk merasakan aroma tanah itu. Apabila tempat yang memenuhi syarat-syarat itu telah berhasil ditemukan, Aria Mangkubumi menyarankan agar Empu Jatmika menetap di sana karena kehidupan di tempat itu akan dikaruniai rahmat dan kebahagiaan yang melimpah. Kesuburan dan kesejahteraan akan senantiasa diperoleh di tanah yang berbau harum itu sehingga segala jenis tanaman dapat tumbuh dengan subur.

Selain itu, negeri tersebut akan didatangi banyak saudagar dari berbagai negeri sehingga membuatnya menjadi negeri yang besar dan makmur, serta akan selalu terhindar dari serangan musuh. Namun, jika tanah yang ditemukan berbau harum namun terasa dingin, maka kebahagiaan dan kemakmuran hanya akan diperoleh sekadarnya saja. Negeri itu akan selalu terancam marabahaya dan akan menderita kesukaran yang tidak putus-putusnya (Sahriadi, 2009). Tidak lama setelah menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada anak dan kedua cucunya, Aria Mangkubumi meninggal dunia. Empu Jatmika bertekad akan melaksanakan pesan-pesan ayahnya, yaitu mencari dan menemukan sebuah tempat yang tanahnya panas dan berbau harum.

Sejauh ini belum diketahui bagaimana awal hubungan Empu Jatmika dengan Kerajaan Majapahit karena ketika Empu Jatmika memimpin serangan ke Kerajaan Nan Sarunai, ia adalah panglima perang yang diutus oleh Raja Majapahit. Besar kemungkinan, sebelum berangkat mencari tempat yang dimaksudkan oleh sang ayah, Empu Jatmika bersama keluarganya terlebih dulu mengabdi di Kerajaan Majapahit. Pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit pada waktu itu terletak di Trowulan (Mojokerto, Jawa Timur) dan berada tidak jauh dari Keling (Kediri). Mengingat saat itu Kerajaan Majapahit merupakan sebuah imporium yang besar, besar kemungkinan bahwa negeri Keling termasuk wilayah taklukan yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.

Singkat cerita, seperti yang ditulis oleh Tajuddin Noor Ganie (2009), pada tahun 1355 M, Raja Majapahit memerintahkan Empu Jatmika memimpin armada perang untuk menyerbu Kerajaan Nan Sarunai yang berada di seberang pulau Jawa, yakni di pulau Borneo (Ganie, 2009). Raja Majapahit yang dimaksud kemungkinan besar adalah Hayam Wuruk yang berkuasa di Kerajaan Majapahit sejak tahun 1350 sampai dengan 1389 M. Pada waktu itu, Kerajaan Nan Sarunai sudah terkenal sebagai kerajaan yang maju dan makmur. Kejayaan yang dimiliki oleh Kerajaan Nan Sarunai itulah yang membuat Majapahit berambisi untuk menguasainya.

Empu Jatmika tiba di Pulau Hujung Tanah, tempat di mana Kerajaan Nan Sarunai berdiri, bersama rombongannya yang antara lain terdiri dari Sira Manguntur (istri Empu Jatmika), Empu Mandastana dan Lambung Mangkurat (anak Empu Jatmika), seorang nahkoda kapal sekaligus ahli bahasa bernama Wiramarta, dua orang hulubalang yakni Aria Megatsari dan Tumenggung Tatahjiwa, beserta pasukannya. Ketika digali, tanah di Pulau Hujung Tanah ternyata panas laksana api dan berbau harum wewangian daun pudak (Tjilik Riwut, 1979). Inilah rupanya tanah yang dimaksud oleh ayahanda Empu Jatmika. Setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Nan Sarunai, Empu Jatmika membangun negeri baru bernama Kerajaan Negara Dipa dan sebuah candi yang diberi nama Candi Laras (Ira Mentayani, 2008: 55). Selain membangun candi, Empu Jatmika juga mendirikan balairung, istana, ruang sidang, dan menara. Dalam mengelola pemerintahan Kerajaan Negara Dipa, Empu Jatmika didampingi oleh Aria Megatsari sebagai patih kerajaan.

Kedudukan Empu Jatmika sebagai penguasa di Kerajaan Negara Dipa hanya bersifat sementara sembari menunggu kebijakan dari Kerajaan Majapahit selaku kerajaan induk yang menguasai bekas wilayah Kerajaan Negara Dipa. Selain itu, Empu Jatmika sadar diri bahwa ia bukan keturunan raja dan bukan berasal dari kasta brahmana atau satria. Empu Jatmika khawatir akan terkena kutukan jika ia tetap mengangkat dirinya sebagai seorang raja karena ia paham betul bahwa kedudukan manusia sudah ditetapkan oleh takdir dan kedudukan raja pun telah dikodratkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, maka kemudian Empu Jatmika memerintahkan anak buahnya untuk membuat patung dari kayu cendana sebagai simbolisasi kedudukan raja yang berkuasa di Kerajaan Negara Dipa.

Atas perintah Empu Jatmika, ahli-ahli tatah dan ukir membuat dua buah patung yang berwujud seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kedua patung itu dihias dengan seindah-indahnya dan diberi wewangian untuk kemudian diletakkan di dalam candi. Dalam Hikayat Banjar dikisahkan bahwa sehari dalam seminggu, Empu Jatmika datang ke candi untuk melakukan penghormatan kepada patung-patung tersebut (Sahriadi, 2009). Hal ini dilakukan supaya Empu Jatmika beserta keturunannya kelak di kemudian hari terhindar dari segala macam marabahaya (Johannes Jacobus Ras, 1968:232). Dari sini terlihat bahwa pandangan sejarah tradisional berjalan tanpa dipengaruhi atau ditentukan oleh berhasil atau tidaknya manusia, tetapi keterkaitan manusia terhadap takdir dan kutukan (Ideham, 2003).

Pada suatu ketika, Empu Jatmika menyatakan keinginannya untuk mengganti patung-patung yang dibuat dari kayu cendana itu karena sudah terlihat lapuk. Empu Jatmika menginginkan patung-patung baru dibuat dari gangsa (logam/perunggu). Namun, tidak ada seorang pun di Kerajaan Negara Dipa yang bisa membuat patung dari gangsa waktu itu. Dari kabar yang beredar, Empu Jatmika kemudian mengetahui bahwa bangsa Tiongkok adalah bangsa yang ahli dalam pembuatan patung gangsa. Maka Empu Jatmika memutuskan mengutus Wiramartas untuk menghadap Raja Tiongkok dengan membawa bingkisan yang berisi barang-barang berharga, di antaranya terdapat 10 ekor kera jenis orang hutan, sebagai hadiah persembahan kepada Raja Tiongkok (Sahriadi, 2009).

Rombongan duta Kerajaan Negara Dipa di bawah pimpinan Wiramartas akhirnya tiba di Tiongkok. Di dalam suatu sidang resmi, Wiramartas mempersembahkan surat dari Empu Jatmika. Raja Tiongkok rupanya berkenan untuk memenuhi permintaan Empu Jatmika selaku pemimpin Kerajaan Negara Dipa. Dalam perjalanan pulang ke Borneo, sebanyak 40 orang ahli patung dari Kerajaan Tiongkok ikut serta ke Kerajaan Negara Dipa. Selain itu, dikirim pula berbagai aneka macam hadiah balasan dari Raja Tiongkok kepada Empu Jatmika, termasuk permadani, kain sutera, dan barang-barang porselen. Wiramartas sendiri mendapat hadiah pakaian yang indah dan sebilah pedang Jepang (Sahriadi, 2009). Dalam sinopsis Hikayat Banjar yang disusun oleh Sahriadi (2009) dituliskan, setelah Wiramartas sampai di pelabuhan Kerajaan Negara Dipa, ia disambut secara meriah. Dalam sidang kerajaan, Wiramartas menyampaikan laporan dari perjalanan dan membacakan surat dari Raja Tiongkok. Wiramartas beserta para pengiringnya kemudian diberi hadiah sebagai balas jasa atas menjalankan kewajibannya dengan sangat baik (Sahriadi, 2009).

Setelah sekian waktu lamanya menjalankan pemerintahan di Kerajaan Negara Dipa, Empu Jatmika jatuh sakit. Di tengah sakitnya itu, Empu Jatmika berwasiat kepada kedua anaknya, yaitu Lambung Mangkurat dan Mandastana, agar jangan sekali-kali berambisi menjadi raja. Khusus kepada Lambung Mangkurat, Empu Jatmika berpesan kepada anaknya itu agar pergi bertapa sebagai usaha untuk mencari pemangku tahta Kerajaan Negara Dipa yang sah. Tidak lama kemudian, Empu Jatmika meninggal dunia.

Sesuai wasiat ayahnya, Lambung Mangkurat kemudian melakukan semedi (balampah) di tepi sebuah sungai dengan harapan memperoleh petunjuk akan datangnya seorang raja yang akan memimpin Kerajaan Negara Dipa. Menurut mitos yang diyakini masyarakat setempat, ketika Lambung Mangkurat sedang bertapa, tiba-tiba muncul buih yang bersinar dari pusaran air sungai dan kemudian menjelma menjadi seorang putri yang cantik jelita. Putri itu kemudian oleh Lambung Mangkurat disembah dan dipanggil dengan nama Putri Junjung Buih, yang berarti seorang putri yang muncul dari buih untuk dimuliakan menjadi ratu di Kerajaan Negara Dipa (Ideham, 2003).

Putri Junjung Buih diyakini adalah anak perempuan dari penguasa terakhir Kerajaan Nan Sarunai yang sebelumnya ditaklukkan Empu Jatmika atas nama Kerajaan Majapahit. Atas dasar itulah Lambung Mangkurat berpendapat bahwa Putri Junjung Buih inilah orang yang berhak memimpin Kerajaan Negara Dipa sepeninggal Empu Jatmika. Tidak lama kemudian, Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai penguasa Kerajaan Negara Dipa. Gelar Putri Junjung Buih sebagai raja yang sah di Kerajaan Negara Dipa adalah ratu. Nama Junjung Buih memiliki makna bahwa ia adalah seorang putri yang harus dijunjung, sedangkan gelar ratu lebih berkaitan dengan wilayah kedaulatan Kerajaan Negara Dipa yang belum luas ketika ia memerintah. Wilayah Kerajaan Negara Dipa ketika masa pemerintahan Ratu Junjung Buih adalah Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Pitap, Batang Alai, Batang Amandit, dan Batang Emas (Ras, 1968:333).

Setelah Putri Junjung Buih diangkat menjadi ratu di Negara Dipa, Lambung Mangkurat merasa berkewajiban untuk mencari calon suami bagi sang ratu. Niat Lambung Mangkurat tersebut disetujui oleh Ratu Junjung Buih namun dengan syarat, bahwa calon suaminya harus mempunyai kekuatan adikodrati yang hanya bisa didapatkan melalui proses bertapa (Ideham, 2003). Setelah mendengarkan syarat yang diinginkan oleh Ratu Junjung Buih, Lambung Mangkurat kemudian pergi ke suatu tempat untuk bertapa. Dari hasil semedinya, Lambung Mangkurat secara gaib bertemu dengan seorang pemuda bernama Raden Putra atau yang kemudian dikenal dengan nama Pangeran Suryanata. Dalam keyakinan Lambung Mangkurat, Raden Putra bukanlah manusia biasa, melainkan Putra Matahari (Ideham, 2003).

Sedangkan dalam versi non-mitos, seperti yang ditulis oleh Ganie (2009) dalam artikelnya yang berjudul “Sejarah Kehidupan di Tanah Banjar”, dikisahkan bahwa Pangeran Suryanata adalah salah seorang pangeran dari Kerajaan Majapahit. Raden Putra atau Pangeran Suryanata memiliki nama lain, yaitu Rahadyan Putra alias Raden Aria Gegombak Janggala Rajasa. Rencana penobatan Pangeran Suryanata sebagai pemimpin di Kerajaan Negara Dipa sebenarnya sudah direncanakan oleh Raja Hayam Wuruk sejak Empu Jatmika masih mengelola Kerajaan Negara Dipa untuk sementara. Pada tahun 1362 M, Empu Jatmika mulai mempersiapkan prosesi penjemputan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Akan tetapi, pada tahun 1362 M itu Empu Jatmika tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tahun yang sama. Akhirnya, tugas penjemputan itu diambil-alih oleh Lambung Mangkurat (Ganie, 2009).

Pangeran Suryanata kemudian menikah dengan Ratu Junjung Buih dan mengemban tugas bersama-sama untuk memimpin pemerintahan Kerajaan Negara Dipa. Pernikahan Pangeran Suryanata dengan Ratu Junjung Buih tersebut melambangkan harmonisasi antara Kerajaan Nan Sarunai (Suku Dayak Maanyan) dan Kerajaan Majapahit (Jawa). Pernikahan ini mengetengahkan sejumlah data   tentang  asal  usul  munculnya  Negara  Dipa  yang harus dipahami dengan pemahaman ideologi dan religi. Mitos pernikahan itu secara ideologi merupakan pernikahan politik antara Majapahit dan puteri penguasa lokal dan pelegitimasi masuknya pengaruh Majapahit ke Kalimantan Selatan dengan jalan yang sangat elok dan mempunyai akar yang sangat dalam. Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya tata cara Jawa di Kerajaan Negara Dipa (Ideham, 2003)..

Pada masa pemerintahan Pangeran Suryanata, pusat pemerintahan Kerajaan Negara Dipa berada di sekitar Kota Amuntai sekarang ini, tepatnya di pertemuan antara sungai Tabalong dengan Sungai Balangan. Selama masa kepemimpinannya, Pangeran Suryanata berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Negara Dipa dengan menaklukkan beberapa negeri lain, seperti Sukadana, Sambas, Batang Lawai, Kotawaringin, Pasir, Kutai, Karasikan, dan Berau. Pangeran Suryanata berkuasa di Kerajaan Negara Dipa selama kurang lebih 23 tahun, dari tahun 1362 hingga 1385 M (Ganie, 2009).

Sepeninggal Pangeran Suryanata, pemerintahan Kerajaan Negara Dipa dipimpin oleh putra mahkota, yaitu Aria Dewangsa yang bergelar Pangeran atau Maharaja Surya Gangga Wangsa. Anak lelaki Pangeran Suryanata dengan Ratu Junjung Buih ini mengemban mandat sebagai Raja Negara Dipa sejak tahun 1385 M dan masa kekuasaannya berakhir pada tahun 1421 M. Setelah era pemerintahan Maharaja Surya Gangga berakhir, tampuk kepemimpinan Kerajaan Negara Dipa dipercayakan kepada Raden Carang Lalean yang memerintah pada periode tahun 1421 sampai dengan 1436 M. Setelah itu, pemerintahan Kerajaan Negara Dipa diampu oleh seorang pemimpin perempuan yang bernama Putri (Ratu) Kalungsu pada kurun waktu 1436-1448 M (Ganie, 2009).

Terakhir, ketika masa pemerintahan Ratu Kalungsu berakhir pada tahun 1448 M, tampuk kepemimpinan Kerajaan Negara Dipa diteruskan oleh Raden Sekar Sungsang atau yang dikenal juga dengan nama Raden (Maharaja) Sari Kaburangan. Pada masa inilah Kerajaan Negara Dipa mulai menuai keruntuhannya akibat perselisihan internal, dan pada akhirnya muncul sebuah kerajaan baru sebagai penerus Kerajaan Negara Dipa, yaitu sebuah pemerintahan yang bernama Kerajaan Negara Daha.

2. Silsilah

Dalam buku Urang Banjar dan Kebudayaannya karya suntingan Ideham (2007) dan artikel yang ditulis oleh Ganie (2009) dengan judul “Sejarah Kehidupan di Tanah Banjar”, disebutkan raja/ratu yang pernah berkuasa di Kerajaan Negara Dipa, yaitu sebagai berikut:

  1. Empu Jatmika (1355 M).
  2. Putri (Ratu) Junjung Buih (1362 M).
  3. Raden Putra bergelar Pangeran (Maharaja) Suryanata (1362-1358 M).
  4. Aria Dewangsa bergelar Pangeran (Maharaja) Surya Gangga Wangsa (1385-1421 M).
  5. Raden (Maharaja) Carang Lalean (1421-1436 M).
  6. Putri (Ratu) Kalungsu (1436-1448 M).
  7. Raden Sekar Sungsang bergelar Pangeran (Maharaja) Sari Kaburangan (1448 M) (Ideham, eds., 2007; Ganie, 2009).

3. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang berlaku di lingkungan Kerajaan Negara Dipa terkait dengan konsep pemerintahan tentang prinsip hierarki jabatan, khususnya hierarki jabatan pada negara tradisional (Max Webber, 1966:333). Dalam konsep negara tradisional (misalnya dalam pemerintahan yang berbentuk kerajaan), hierarki jabatan cenderung muncul dari nilai-nilai primordial yang bersifat sakral sehingga melahirkan apa yang disebut model birokrasi tradisional. MZ Arifin Anis (1994) dalam tesisnya yang mengangkat judul “Struktur Birokrasi dan Sirkulasi Elite di Kerajaan Banjar pada Abad XIX” disebutkan bahwa kepemimpinan dalam masyarakat tradisional berakar kepada struktur sosial yang tertata berdasarkan kelahiran, kekayaan, dan status (Anis, 1994:31). Posisi status dalam negara tradisional cenderung berkaitan dengan penilaian sosial terhadap kehormatan dan citra seseorang, sedangkan pembagian atas kelas-kelas sosial lebih bersifat pembagian secara politik.

Struktur politik yang lazim diberlakukan di negara tradisional juga diterapkan di dalam sistem pemerintahan Kerajaan Negara Dipa di mana raja adalah titik pusat kekuasaan. Dalam buku yang berjudul Sejarah Banjar karya suntingan M. Suriansyah Ideham, H. Sjarifuddin, H.A. Gazali Usman, M. Zainal Arifin Anis, dan Wajidi (2003) dituliskan bahwa raja sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam hierarki kerajaan mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Hal ini terlihat dengan terdapatnya atribut-atribut kerajaan atau kingship, seperti benda-benda pusaka, gelar, ataupun mitos-mitos geneologi yang kesemuanya berfungsi untuk mengabsahkan kedudukan raja sebagai penguasa. Raja kemudian mendelegasikan kekuasaannya ke tingkat di bawahnya melalui jabatan birokrasi. Model birokrasi yang seperti ini dikenal sebagai model birokrasi patrimonial (Ideham, eds., 2003).

Puncak hierarki kekuasaan pada pemerintahan Kerajaan Negara Dipa adalah raja. Jabatan raja diwarisi secara turun-temurun sesuai dengan garis geneologi atau kekerabatan dan bersifat keramat karena dianggap mempunyai kesaktian yang dapat menambah wewenang (Anis, 1994:76). Pada dasarnya, wewenang merupakan salah satu komponen kerajaan. Kerabat raja berada pada tataran kedudukan tinggi juga berhak menguasai rakyat sebagai hambanya.

Kedudukan Raja Negara Dipa diyakini sebagai kepanjangan tangan dari dewa (Ideham, eds., 2007:33). Oleh karena itu, raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Negara Dipa, khususnya sejak pemerintahan Pangeran Suryanata, memakai gelar Maharaja dan acapkali disebut sebagai Syah Alam karena posisi raja dalam konsep “dewa-raja” berperan sebagai pelindung agama sekaligus sebagai penjaga alam dunia. Gelar Maharaja dan Syah Alam juga menggambarkan keluasan wilayah Kerajaan Negara Dipa yang lebih besar dari raja-raja kecil yang telah berhasil ditaklukan (Ras, 1968:370).

Menurut Soemarsaid Moertono (1985), negara adalah pranata sosial, negara adalah tempat orang bersama-sama berupaya mencapai tujuan tertentu (Moertono, 1985:14). Agar tujuan bersama itu dapat terwujud, maka diperlukan aparat negara untuk mengatur dan mengelola pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan yang berlaku dalam sistem negara tradisional, termasuk di Kerajaan Negara Dipa, aparat pemerintahan yang dimaksud adalah raja yang dibantu oleh para pejabat pemerintahan yang berperan sebagai penghubung antara penguasa dengan rakyat.

Para pejabat pemerintahan Kerajaan Negara Dipa terdiri dari kerabat dan anggota keluarga kerajaan yang merupakan kepanjangan tangan dari raja. Dalam memimpin roda pemerintahannya, Raja Negara Dipa sebagai puncak piramida kekuasaan didukung oleh seseorang yang dipercaya Raja dan diberi gelar kehormatan sebagai Mangkubumi. Mangkubumi adalah jabatan yang paling strategis karena seorang Mangkubumi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam segala kebijakan yang dikeluarkan oleh raja (Ideham, eds., 2007:35). Jabatan Mangkubumi pernah dijabat oleh Lambung Mangkurat, salah seorang anak laki-laki Empu Jatmika. Dalam mengelola pemerintahan, Mangkubumi memimpin dan mengkoordinasi tugas pejabat-pejabat kerajaan lainnya, seperti Panganan, Pangiwa, Mantri Bumi, dan 40 orang Mantri Sikep (Ideham, eds., 2007:35).

Masih ada sejumlah jabatan lainnya dalam pemerintahan Kerajaan Negara Dipa, yaitu (1) Lelawang adalah jabatan untuk kepala distrik; 2) Sarabraja memimpin 50 orang yang bertugas untuk menjaga keluarga istana; (3) Sarayuda mengepalai 30 orang pasukan Mamagarsari dengan tugas menjaga raja; (4) Singapati memimpin 40 orang yang tergabung dalam pasukan Parabawa dan bertugas sebagai polisi untuk menjaga keamanan kerajaan; (5) Saradipa membawahi pasukan Parabawa yang berjumlah 40 orang dengan tugas menjaga senjata; (6) Puspawana mengkoordinir 40 orang pasukan Tuhaburu dan bertugas mengawal raja ketika raja sedang pergi berburu; (7) Rasajiwa memimpin 50 orang anggota Pangdapan sebagai pembantu istana; (8) Pamayungan bertugas sebagai penghias balai; (9) Wargasari mengepalai 30 orang bawahan sebagai penyedia makanan; (10) Anggaprana mempunyai 40 orang anak buah yang bertugas sebagai pujangga istana; (11) Mangkumbara berperan sebagai kepala urusan upacara; (12) Wiramartas mengemban tugas untuk mengadakan hubungan dagang dengan luar negeri; (13) Bujangga berperan sebagai kepala urusan bangunan rumah peribadatan; dan (14) Singabana yang bertanggungjawab atas terjaminnya ketenteraman umum (Ideham, eds., 2007:36).

Gelar dan jabatan di atas memperlihatkan bahwa Kerajaan Negara Dipa telah memiliki sistem pemerintahan yang cukup tertata. Apabila dicermati, nama-nama jabatan aparat Kerajaan Negara Dipa memuat beberapa kemiripan dengan gelar-gelar yang berlaku di Kerajaan Majapahit. Dalam Hikayat Banjar, seperti yang disampaikan Ras (1968), memang telah dikisahkan bahwa Raja Negara Dipa, Pangeran Suryanata, telah membuat wasiat agar konsep pemerintahan Kerajaan Negara Dipa meniru dengan apa yang telah berlaku di Kerajaan Majapahit (Ras, 1968:328).

4. Wilayah Kekuasaan

Hasil penelitian Ras (1968) dengan judul Hikayat Bandjar: A Study in Malay Historiography menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan Ratu Junjung Buih, daerah-daerah yang termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Negara Dipa antara lain meliputi Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Pitap, Batang Alai, Batang Amandit, dan Batang Emas (Ras, 1968:333). Sementara itu, pada masa pemerintahan Pangeran Suryanata, Kerajaan Negara Dipa berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukan Sukadana, Sambas, Batang Lawai, Kotawaringin, Pasir, Kutai, Karasikan, dan Berau (Ideham, eds., 2003).

Kerajaan Negara Dipa memiliki sejumlah daerah taklukan yang pada umumnya masih berupa daerah yang dihuni oleh komunitas-komunitas suku adat. Pemerintahan di wilayah-wilayah taklukan Kerajaan Negara Dipa itu didasarkan pada aturan adat-istiadat setempat. Raja Negara Dipa memberikan kepercayaan dan kebebasan sepenuhnya kepada para kepala daerah (kepala suku) untuk memimpin komunitasnya yang bernaung di bawah pemerintahan Kerajaan Negara Dipa. Kepala daerah yang mengakui kekuasaan Kerajaan Negara Dipa diberi jabatan sebagai Tamanggong. Penerima gelar Tamanggong dipercaya merupakan keturunan langsung dari Keilahian yang tertinggi sekaligus pewaris dari kekayaan dan pusaka sebagai asesoris predikat Keilahian (Ideham, 2003).

Selain faktor geneologi, penyandang gelar Tamanggong juga dipilih berdasarkan kecerdikan, kekayaan, kearifan, kearifan, kejujuran, keadilan, keberanian, dan pengetahuan tentang adat dan tradisi. Dalam buku berjudul Tanya Jawab Tentang Suku Dayak yang ditulis oleh Fridolin Ukur (1977) disebutkan bahwa selain jabatan Tamanggong yang mengemban tugas untuk mengendalikan pemerintahan di daerah taklukan, Raja Negara Dipa juga memberikan sejumlah jabatan lainnya di tataran pemerintah daerah, antara lain Pangkalima yang bertugas untuk berperang, Damang sebagai kepala adat, dan Balian sebagai kelompok iman yang menyelenggarakan ritual keagamaan (Ukur, 1977:66).

Referensi

Adum M. Sahriadi, 2009, “Sinopsis Hikayat Banjar”, tersedia di http://adoem-poeboe84.blogspot.com, data diunduh pada tanggal 24 Maret 2010.

“Asal-usul Suku Banjar”, tersedia di http://banjarcyber.tripod.com, data diunduh pada tanggal 24 Maret 2010.

Fridolin Ukur, 1977, Tanya Jawab tentang Suku Dayak. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Ira Mentayani, 2008. “Jejak hubungan arsitektur tradisional Suku Banjaran dan Suku Bakumpai”, dalam Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur, Vol. 36, No. 1, Juli 2008.

M. Suriansyah Ideham, eds., 2003. Sejarah Banjar. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

M. Suriansyah Ideham, eds., 2007. Urang Banjar dan kebudayaannya. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pustaka Banua.

MZ Arifin Anis, 1994, “Struktur birokrasi dan sirkulasi elite di Kerajaan Banjar pada abad XIX”, tesis Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Ras, Johannes Jacobus, 1968. Hikayat Bandjar: A study in Malay historiography. S’Gravenhage: N.V. De nederlandsche Boeken Steendrukkerij v/h H.L. Smits.

Schrieke, B., 1957, dalam jurnal Indonesian Sociological Studies, Edisi Kedua, Bandung: N.V Mijvarking van Hocke, Bandung.

Tajuddin Noor Ganie, “Sejarah kehidupan di Tanah Banjar”, tersedia di http://tajudinnoorganie.blogspot.com, data diunduh pada tanggal 24 Maret 2010.

Tjilik Riwut, 1979. Kalimantan Membangun. Jakarta: Jayakarta Agung Offset.

Vida Pervaya Rusianti Kusmartono & Harry Widianto, 1998. “Ekskavasi Situs Candi Agung Kabupaten North Upper Coarse, South Kalimantan”, dalam Berita Penelitian Arkeologi, 02/1998. Banjarmasin: Hall Arkeologi Banjarmasin.

Webber, Max, 1966. The theory of social and economic organization. New York: The Free Press.

Dibaca : 8.664 kali.

Berikan komentar anda :

Silakan Login Untuk Komentar

Silakan Login atau Mendaftar terlebih dahulu jika anda belum menjadi anggota.

 Kolom untuk yang sudah menjadi member
Email
Password